DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 4a pada pasal 1, perubahan angka 6, angka 10, angka 11, angka 27 dan angka 30 pada Pasal 1, perubahan huruf c Pasal 3, perubahan Pasal 11A, perubahan Pasal 11B, perubahan Pasal 11C, perubahan judul Bab IV, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 18A, penghapusan pasal 18B, perubahan Pasal 18C, perubahan Pasal 21, penyisipan Pasal 21A dan Pasal 21B, perubahan Pasal 22, penghapusan Pasal 22A, perubahan Pasal 24, penghapusan Pasal 26.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang dan lingkungan, maka perlu dilakukan penyesuaian aturan mengenai penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi di kabupaten banyumas;
c.bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas, namun peraturan dimaksud sudah tidak lagi sesuai dengan implementasi di lapangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.banyumaskab.go.id

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 4 seri E) diubah sebagai berikut :
1.Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 angka yakni angka 4a, dan ketentuan angka 6, angka 10, angka 11, angka 27, dan angka 30 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jdih.banyumaskab.go.id
2.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas. 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidang komunikasi dan informatika.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10.Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berupa BTS (Base Transceiver Station) yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan penyelenggaraan telekomunikasi.
11.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
12.Menara Bersama yang selanjutnya disebut Menara adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13.Menara Kamuflase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
14.Menara Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang dibangun khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi dan pihak swasta. jdih.banyumaskab.go.id
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi.
17.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki, menyediakan dan menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18.Pengelola Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
19.Jaringan Utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center, Base Station Controller/Radio Network Controller atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
20.Dihapus.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
26.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. jdih.banyumaskab.go.id
28.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat selular dengan perangkat selular.
30.Menara Combat adalah sistem Menara BTS yang ditempatkan secara temporer/sementara pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh operator telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage seluler baru atau menghandling kapasitas trafic seluler.
31.Menara Microcell adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase dengan ketinggian paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat microcell berupa antena atau radio remote unit.
32.Ducting adalah tempat di dalam tanah dengan kedalaman tertentu untuk penempatan kabel fiber optik.
33.Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
34.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
35.Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
36.Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
37.Sub Zona Menara adalah sub Zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
38.Sub Zona Menara Bebas Visual adalah Sub Zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
39.Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi. jdih.banyumaskab.go.id
2.Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan upaya tertib tata ruang terutama pemanfaatan ruang wilayah Daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
b.mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.
c.mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang, lingkungan dan aspek yuridis.
1. 3.Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Menara Microcell ditempatkan pada Zona Microcell dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter antar menara.
(2)Lokasi penempatan Menara Microcell dapat berada pada
1. a.lokasi bukan aset Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.lokasi aset Pemerintah Daerah.
(3)Lokasi penempatan Menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.ketersediaan lahan;
2. b.perkembangan teknologi;
3. c.kaidah penataan ruang;
4. d.tata bangunan;
5. e.estetika; dan
6. f.keselamatan umum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 11B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11B

(1)Pembangunan infrastruktur Menara Microcell dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai :
1. a.tiang penerangan jalan umum; atau jdih.banyumaskab.go.id
2. b.lampu taman, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.
(2)Pembangunan infrastruktur Menara Microcell di Daerah wajib menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana transmisi.
(3)Penggelaran kabel fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan Ducting.
(4)Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Menara Microcell dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
(5)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

5.Ketentuan Pasal 11C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11C

(1)Untuk kebutuhan layanan Telekomunikasi sementara di suatu wilayah dapat ditempatkan Menara Combat.
(2)Setiap penempatan Menara Combat untuk fungsi BTS mobile oleh penyedia Menara, wajib melaporkan kepada Instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya.
(3)Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penempatan Menara Combat diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 12

(1)Setiap Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia Menara dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
(2)Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gorong-gorong (duct); jdih.banyumaskab.go.id
2. b.tiang (pole);
3. c.lubang kabel (manhole/handhole); dan/atau
4. d.infrastruktur pasif lainnya.
(3)Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik swasta; dan/atau
4. d.badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 18A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki PBG yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi zona menara dari Kepala Dinas berkaitan dengan zona penempatan lokasi dan penggunaan bersama.

9.Pasal 18B dihapus.
10.Ketentuan Pasal 18C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18C

(1)Setiap Penyedia dan Penyelenggara Telekomunikasi yang akan menempatkan Menara Combat wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan rekomendasi penempatan Menara Combat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Penerbitan PBG yang berupa Menara Telekomunikasi dan Menara Microcell dikenakan retribusi.
(2)Ketentuan mengenai penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. jdih.banyumaskab.go.id

12.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 Pasal Yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang hendak membangun Menara Microcell harus memiliki PBG yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi Zona Menara Microcell dari Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…