DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 13 perubahan Pasal 14 huruf a.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
c.bahwa untuk meningkatkan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banyumas, setelah melalui kajian akademis dan persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas perlu dilakukan pemecahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banyumas.
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
13.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Dihapus.
16.Dihapus
17.Tipe A adalah tipe Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar.
18.Tipe B adalah tipe Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang.
19.Tipe C adalah tipe Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil.
20.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
21.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan;
10. 10.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan prasarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan, dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
14. 14.Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
19. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
e.Badan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Intensitas Besar menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Pemerintahan di bidang bencana.
7. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, selain UPTD terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan profesional.

5.Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

a.UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru; dan
b.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 22 Januari 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 22 Januari 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd Ir. JUNAIDI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 196612131993031005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-7/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H. Penata Tingkat I NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS I. UMUM Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah telah berubah sehingga Perangkat Daerah yang sekarang ini ada, harus menyesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah. Dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuklah Perangkat Daerah yang menggantikan Perangkat Daerah yang sudah ada dengan memperhatikan asas-asas:
a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas. Disamping itu, pembentukan Perangkat Daerah menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 85

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021