Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:
a.UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru; dan
b.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 22 Januari 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 22 Januari 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd Ir. JUNAIDI, M.T. Pembina Utama Muda NIP. 196612131993031005 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-7/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H. Penata Tingkat I NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS I. UMUM Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah telah berubah sehingga Perangkat Daerah yang sekarang ini ada, harus menyesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah. Dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuklah Perangkat Daerah yang menggantikan Perangkat Daerah yang sudah ada dengan memperhatikan asas-asas:
a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.
Disamping itu, pembentukan Perangkat Daerah menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 85