DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas dan; g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERfANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2024. DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS Dengan Persetujuan Bersama

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024; BUPATI BANYUMAS, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menetapkan Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENBANYUMAS NOMOR fL TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2024 BUPATI BANYUMAS PROVINS! JAWA TENGAH Rp 275.887.301.164,00 Rp 61.790.015.820,00 Rp 214.097.285.344,00 - penerimaan - pengeluaran Pembiayaan netto

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 3. 793.670.076.584,00
b.Belanja Rp 3.905.245.234.876,00 Defisit Rp 111.575.158.292,00
c.Pembiayaan

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas dan;
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 {satu) periode anggaran. Rp 246. 766.334. 764,00 Rp 246.766.334.764,00 Rp 102.522.127.052,00 Rp 102.522.127.052,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal
b.penggunaan saldo anggaran lebih
c.sisa lebih pembiayaan anggaran
d.saldo anggaran lebih akhir Rp 211.097.285.164,00 Rp 214.097.285.344,00 selisih lebih/ (kurang) (Rp 3.000.000.180,00)
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah minus Rp3.000.000.180,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 64.790.016.000,00 Rp 61.790.015.820,00 selisih lebih/ (kurang) Rp 3.000. 000 .180 ,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.000.000.180,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rp 275.887.301.164,00 Rp 275.887.301.164,00 selisih lebih/ (kurang) (Rp 0) Realisasi2.
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah RpOdengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan (Rp 211.097 .285.164,00) (Rp 111.575.158.292,00) selisih lebih/(kurang) Rp 99.522.126.872,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp99.522.126.872,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan
2. 2.realisasi Rp 4.144.715.702.387,00 Rp 3.905.245.234.876,00 selisih lebih/(kurang) Rp 239.470.467.511,00 Realisasi2.
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp239.470.467.511,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.933.618.417.223,00 Rp 3.793.670.076.584,00 selisih lebih/(kurang) Rp 139.948.340.639,00 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp139.948.340.639,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.Realisasi

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan. Rp 7.527.135.501.586,69 Rp 7.257.041.341.766,40 Rp 321.335.510.079,65 (Rp 51.241.350.259,36) Rp 24 7.4 72.366.623,00 Rp 323.624.662.171,00 (Rp 406.047.489.504,00) (Rp 61.790.015.820,00) (Rp 128.167.731,00) Rp 0,00 Rp 103.058.218.930,00 Rp 54.910.355,00 Rp 103.113.129.285,00 1. arus kas dari aktivitas operasi arus kas dari aktivitas investasi arus kas dari aktivitas pendanaan arus kas dari aktivitas transitoris kas di bendahara penerimaan kas di bendahara pengeluaran kas lainnya saldo kas akhir per 31 Desember 2024 b. c. d. e. f. g. h.

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.ekuitas awal
b.surplus/ (defisit)-LO
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
e.ekuitas akhir

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2024 886.848.638,00) 456.199.095,00) (Rp (Rp Rp 3.771.804.881.742,28 Rp 3.449.126.323.929,63 Rp 7.719.618.434.319,69 Rp 192.482.932.733,00 Rp 7.527.135.501.586,69

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan
b.beban
c.surplus/ (defisit) dari kegiatan nonoperasional
d.pos luar biasa

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas organisasi; rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan, beserta keluaran; rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan daftar rekapitulasi piutang daerah; daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir: daftar penyertaan moal (investasi) daerah; daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap; daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; daftar rekapitulasi aset lainnya; daftar dana cadangan daerah; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kewajiban jangka panjang; daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Larnpiran XXt. Larnpiran 1.6
b.Larnpiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Larnpiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX J. Larnpiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Larnpiran XIV
1. 0.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX Larnpiran 1.5 Lampiran 1.4 Larnpiran 1.3 Lampiran 1.2

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Larnpiran I laporan realisasi anggaran; Lampiran 1.1 ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATENBANYUMASPROVINS! JAWATENGAH: i. :l-\l'j /':l.D'-15) Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 3 \ jULi :>.o.:2.$ SEKRETARISDAERAHKABUPATENBANYUMAS AGU~HADIE LEMBARANDAERAHKABUPATENBANYUMASTAHUN 2025 NOMOR l SADEWO TRI LASTIONO - Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 3 1 JUL 2025 No Jabatan Paraf I. Sekretaris Daerah
1. 2.Asisten Administrasi Um um
2. 3.Kepala Bagian Hukum Setda Kah. Banyumas
3. 4.KepalaBKAD Banyumas Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…