DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Nama, Logo, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Pelayanan; Tujuan dan Lapangan Usaha; Tugas Pokok dan Fungsi; Permodalan; Organ PDAM TS; Kepegawaian; Dana Pensiun dan Jaminan Sosial; Penghargaan dan Tanggung Jawab; Pembinaan dan Pengawasan; Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum; Ketentuan Tarif; Tahun Buku dan Rencana Anggaran; Sistem Akuntansi; Kerja Sama dan Pinjaman; Penggunaan Laba Bersih; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas agar dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan air minum yang lebih baik perlu dilakukan penataan manajemen sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan masyarakat ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); JDIH Kabupaten Banyumas
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat PDAM TS adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM TS .
7.Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur PDAM TS
8.Pegawai adalah Pegawai PDAM TS.
9.Pejabat Struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
10.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM TS dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12.Kantor Pusat adalah kantor pusat PDAM TS.
13.Kantor Unit Cabang adalah kantor unit cabang PDAM TS.
14.Tim Ahli adalah kumpulan dari dua atau lebih Tenaga Ahli yaitu orang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya dan sesuai dengan pekerjaan yang sedang digelutinya
15.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat. JDIH Kabupaten Banyumas
16.Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
17.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
18.Sistem jaringan perpipaan adalah suatu sarana fisik yang terdiri dari pipa dan alat-alat sambungan yang dipasang dengan tujuan untuk menyalurkan air dari unit air baku ke unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
19.Terminal air adalah adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara bersama-sama oleh kelompok pelanggan, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian airnya dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air.
20.Aset likuid adalah uang tunai/kas dan aset lain yang dapat segera diuangkan/setara kas yaitu investasi yang bersifat sangat mudah dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang berarti.
21.Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB II

NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 2

Nama ‘Perusahaan Daerah Air Minum Purwokerto’ yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas diubah menjadi ‘Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas’.

Pasal 3

Logo PDAM TS ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

(1)PDAM TS berkedudukan dan berkantor pusat di Purwokerto.
(2)PDAM TS dapat membuka Kantor Unit Cabang di Ibu Kota Kabupaten maupun ibu kota Kecamatan.
(3)PDAM TS wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Pasal 5

Wilayah pelayanan PDAM TS meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

BAB III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

(1)PDAM TS memberi layanan pada masyarakat untuk mengakses kebutuhan terhadap air minum secara adil, merata dan berkelanjutan. JDIH Kabupaten Banyumas
(3)PDAM TS membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan air minum.
(4)PDAM TS meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyediaan air minum yang dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat.

Pasal 7

Lapangan usaha PDAM TS adalah menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 8

(1)Penyediaan air minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
(2)Sistem penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
(3)Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui terminal air, mobil tangki air atau sistem lain yang memungkinkan.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

(1)PDAM TS mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PDAM TS mempunyai fungsi untuk:
1. a.merencanakan program kerja dan anggaran, mengurus dan mengelola administrasi keuangan, melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan, menyelenggarakan administrasi umum, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan baik tingkat pusat maupun kantor unit cabang berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
2. b.menyampaikan laporan berkala terhadap seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba atau rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.melakukan pengurusan tata usaha PDAM TS dan membuat laporan penyelenggaraan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 10

(1)Modal PDAM TS berasal dari penyertaan modal pemerintah, hibah, pinjaman, dan atau laba yang tidak dibagi. JDIH Kabupaten Banyumas
(2)Neraca awal PDAM TS berasal dari semua aktiva dan pasiva Dinas Saluran Air Minum Kabupaten Banyumas saat peleburan perusahaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 25/I/2/KDH tanggal 2 Januari 1975 sebesar Rp. 487.486.029,21 (empat Ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu duapuluh Sembilan koma dua puluh satu rupiah) dan Modal berjalan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 65.464.637.296,20 (enam puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam koma dua puluh rupiah).
(3)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM TS dengan Peraturan Daerah.
(4)Semua aset likuid PDAM TS disimpan di Bank Pemerintah.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…