DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang LIngkup; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Perizinan; Ijin bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Izin Bagi Tenaga Kesehatan; Surat Terdaftar dan Surat Ijin Bagi Pengobat Tradisional dan Surat Ijin Tukang Gigi; Spesifikasi, Surat Keterangan dan Perizinan Usaha Layanan Umum yang Berdampak Langsung terhadap Kesehatan Masyarakat; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan; Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); N.

5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang diberi tugas pokok dan kewenangan tertentu di Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SKPD kesehatan adalah perangkat daerah yang diberi tugas pokok dan kewenangan di bidang kesehatan.
6.Perizinan di bidang kesehatan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan izin, tanda daftar atau sertifikasi di bidang kesehatan termasuk pengendalian dan pengawasan penggunaannya.
7.Pelayanan di bidang kesehatan adalah adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan derajat kesehatan, pengobatan, perawatan maupun pemulihan kesehatan.
8.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9.Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
10.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan pendidikan bidang kesehatan.
11.Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
12.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
13.Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi / asisten apoteker.
14.Fisioterapis adalah seseorang yang lulus pendidikan fisioterapi sesuai peraturan perundang-undangan.
15.Terapis wicara adalah seseorang yang lulus pendidikan terapis wicara sesuai peraturan perundang-undangan.
16.Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Refraksionis Optisien adalah seseorang yang lulus pendidikan refraksionis optisien sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
19.Izin Praktik adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada tenaga medis untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
20.Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
21.Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah izin yang diberikan kepada Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
22.Izin Praktik Bidan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan perorangan atau di fasilitas pelayanan.
23.Izin Praktik Fisioterapis adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan atau berkelompok.
24.Izin Praktik Okupasi Terapis adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis untuk menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
25.Izin Praktik Terapis Wicara adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
26.Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
27.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
28.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
29.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
30.Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh seorang tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
31.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
32.Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat tertentu.
33.Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan.
34.Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
35.Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
36.Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
37.Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
38.Surat Izin Pengobat tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
39.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
40.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perizinan bidang kesehatan di daerah berdasarkan asas :

a.perikemanusiaan;
b.kesimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan hukum;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender dan non diskriminatif; dan
h.norma-norma agama.

Pasal 3

Perizinan bidang kesehatan di daerah ditujukan untuk melakukan:

a.perlindungan hukum kepada masyarakat, pemberi layanan dan penerima layanan kesehatan;
b.pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan usaha layanan kesehatan agar memenuhi standar mutu layanan dan persyaratan di bidang kesehatan. \ >

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perizinan bidang kesehatan di Daerah mencakup ketentuan :

a.perizinan bagi fasilitas pelayanan kesehatan;
b.perizinan bagi tenaga kesehatan,
c.surat terdaftar; dan
d.sertifikasi, pemberian surat keterangan dan perizinan layanan urnum yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pelayanan bidang kesehatan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang untuk:

a.melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan mutu penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan melalui sistem perizinan untuk rnewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;
b.melindungi masyarakat terhadap kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya dan/atau kerugian terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak standar;
c.melakukan pengaturan jumlah dan/atau pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dalam usaha menjamin pelayanan kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan: luas wilayah, kebutuhan layanan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Pasal 6

(1)Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang kesehatan dilakukan oleh SKPD kesehatan.
(2)Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi profesi, instansi terkait atau pihak ketiga lainnya.
(3)Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kesehatan dapat dilakukan terhadap:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.peningkatan Sumber Daya Manusia;
3. c.peningkatan fasilitas; dan/atau
4. d.administrasi layanan kesehatan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Setiap orang atau bad an yang memberikan pelayanan bidang kesehatan wajib memiliki izin. >v ^ \JT
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tenaga kesehatan;
3. c.pengobat tradisional;
4. d.layanan umum yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala SKPD kesehatan atau Kepala SKPD Pelayanan Perizinan.
(4)Pelaksanaan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap izin bidang kesehatan diberikan untuk jangka waktu tertentu.
(2)Tata cara permohonan, persyaratan maupun ketentuan lain penerbitan izin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

IZIN BAGI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan pelayanan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Pasal 10

Izin bagi fasilitas pelayanan di bidang kesehatan mencakup :

a.Izin fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas: 1) Izin mendirikan dan operasional rumah sakit umum tipe C dan tipe D; 2) izin pendirian mendirikan dan operasional rumah sakit khusus tipe C; 3) Izin mendirikan dan operasional klinik pratama; 4) Izin mendirikan dan operasional klinik utama; 5) izin apotek; 6) klinik kecantikan/estetika; 7) izin penyelenggaraan optikal; atau 8) fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Izin fasilitas penunjang kesehatan terdiri atas: 1) izin laboratorium kesehatan; 2) izin unit pelayanan radiologi diagnostik; 3) izin unit pelayanan dialisis; 4) Izin unit pelayanan darah; 5) izin fasilitas penunjang kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Izin distribusi obat dan/atau alat kesehatan terdiri atas: 1) izin toko obat; 2) izin toko alat kesehatan; 3) izin distribusi obat dan alat kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin yang ada habis masa berlakunya.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…