DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, tanggung jawab pemerintah daerah, air susu ibu eksklusif, penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, tempat kerja dan tempat sarana umum, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebagai makanan yang paling baik bagi bayi dan sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
c.bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif merupakan amanat Ketentuan Pasal 129 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. 4
6.Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Banyumas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta berdomisili di Kabupaten Banyumas.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain- lain kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
8.Inisiasi Menyusui Dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
9.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10.Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan menyimpan ASI perah.
11.Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif.
12.Pendonor ASI adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.
13.Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14.Susu formula bayi lanjutan adalah makanan selama masa penyapihan untuk bayi berusia 6 bulan sampai anak berusia 1 tahun.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 5 masyarakat.
16.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17.Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
18.Konseling Air Susu Ibu Eksklusif adalah cara bekerja sama dengan orang dimana konselor berusaha memahami perasaan ibu tentang menyusui serta membantu ibu memutuskan apa yang akan dilakukannya.
19.Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan atau menjual produk.
20.Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan menyimpan ASI.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berazaskan :

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.kepentingan terbaik bagi anak
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g.non diskriminatif; dan
h.norma agama.

Pasal 3

Pengaturan Asir Susu Ibu Eksklusif bertujuan untuk : 6

a.menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberian ASI Eksklusif, meliputi :

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.air susu ibu eksklusif;
c.inisiasi menyusu dini dan kolostrum;
d.penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
e.informasi dan edukasi; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
e.membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas 7 pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat; dan
f.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB IV

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Ekslusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapa t:

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

(1)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
(2)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(3)Dalam daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan kriteria : 8

a.bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
b.bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
c.bayi baru lahir yang beresiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolism atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit, dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi atas :

a.ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; dan
b.ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…