DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, fungsi dan jenis ruang terbuka hijau, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian, peran serta masyarakat, pembinaan, sanksi administrasi, pembiayaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Banyumas dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di daerah;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
d.bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat kota, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang kota, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota; SALINAN www.jdihbanyumaskab.go.id
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Frame Work Convention On Climate Change/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688;
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); www.jdihbanyumaskab.go.id
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); www.jdihbanyumaskab.go.id
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 5 Seri E); www.jdihbanyumaskab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7.Jalur Hijau adalah jalur lahan terbuka yang meliputi Jalur Hijau Tepi Sungai, Irigasi, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur pejalan kaki/pedestrian Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. www.jdihbanyumaskab.go.id
8.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
10.Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
11.Kawasan Hijau adalah RTH dalam bentuk taman, lapangan olah raga, taman monumen dan taman permakaman, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tata kota.
12.RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13.RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
14.Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
15.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
16.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
17.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai www.jdihbanyumaskab.go.id sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
18.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan KDB yang dtetapkan dan sesuai dengan syarat- syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
20.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
21.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22.Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
23.Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banyumas adalah penjabaran Rencana Tata www.jdihbanyumaskab.go.id Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
25.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
26.Ruang Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.
27.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
29.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
30.Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
31.Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari.
32.Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 s.d. 10 cm (satu sampai dengan sepuluh www.jdihbanyumaskab.go.id centi meter), dengan ketinggian maksimal 3 s.d. 5 m (tiga sampai dengan lima meter).
33.Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm (lima centi meter), dengan ketinggian maksimal 2 m (dua meter).
34.Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
35.Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

a.keterpaduan;
b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.keberlanjutan;
d.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e.keterbukaan;
f.kebersamaan dan kemitraan;
g.pelindungan kepentingan umum;
h.kepastian hukum dan keadilan; dan
i.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
b.menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Pasal 4

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi:

a.kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi; www.jdihbanyumaskab.go.id
b.kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
c.area pengembangan keanekaragaman hayati;
d.area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
e.tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
f.pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
g.pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
h.penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
i.area mitigasi/evakuasi bencana, dan
j.ruang penempatan pertandaan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
k.meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
l.sarana untuk mencerminkan identitas daerah.

BAB III

FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 5

Fungsi RTH meliputi:

a.Fungsi ekologis yang terdiri dari:
1. 1.pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
2. 2.tempat Perlindungan Plasma Nutfah dan keanekaragaman hayati
3. 3.pengendali pencemaran dan kerusakan tanah air dan udara.
4. 4.pengendali Tata Air.
b.Fungsi sosial, budaya dan pendidikan terdiri dari:
1. 1.sarana bagi warga kota untuk berinteraksi
2. 2.tempat rekreasi
3. 3.sarana Pengembangan budaya daerah
4. 4.sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga kota
5. 5.sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan. www.jdihbanyumaskab.go.id
c.Fungsi ekonomi yang terdiri dari:
1. 1.sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif
2. 2.sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
d.Fungsi estetika yang terdiri dari:
1. 1.sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan.
2. 2.sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbangun.

Pasal 6

(1)Jenis RTH diklasifikasikan menurut:
1. a.fisiknya;
2. b.strukturnya; dan
3. c.kepemilikannya.
(2)RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.RTH alami, berupa:
  1. 1.habitat liar alami; dan
  2. 2.kawasan lindung.
2. b.RTH binaan, meliputi:
  1. 1.taman;
  2. 2.lapangan olahraga;
  3. 3.pemakaman; dan
  4. 4.jalur-jalur hijau jalan.
(3)RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
1. a.mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar); atau
2. b.pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
(4)RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan ke dalam:
1. a.RTH Publik; dan www.jdihbanyumaskab.go.id
2. b.RTH Privat.
(5)RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. a.RTH pekarangan, meliputi:
  1. 1.halaman pekarangan perkantoran; dan
  2. 2.taman atap bangunan perkantoran.
2. b.RTH taman dan hutan kota, meliputi:
  1. 1.taman desa;
  2. 2.taman kecamatan;
  3. 3.taman wisata alam;
  4. 4.taman rekreasi;
  5. 5.taman kota;
  6. 6.hutan kota; dan
  7. 7.sabuk hijau.
3. c.RTH jalur hijau, meliputi:
  1. 1.jalur sempadan sungai, bangunan, dan situ;
  2. 2.irigasi;
  3. 3.jalur hijau tepi/tengah jalan
  4. 4.jalur pejalan kaki/pedestrian;
  5. 5.sempadan rel kereta api;
  6. 6.jalur hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi (SUTT dan SUTET).
4. d.RTH fungsi tertentu, meliputi:
  1. 1.pengamanan sumber air baku/mata air;
  2. 2.pemakaman umum;
  3. 3.lapangan olah raga;
  4. 4.lapangan upacara; dan
  5. 5.parkir terbuka
(6)RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
1. a.taman lingkungan perumahan dan permukiman;
2. b.taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; www.jdihbanyumaskab.go.id
3. c.kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan;
4. d.Ruang Terbuka Non Hijau berupa taman atap (roof garden) dan taman dinding (wall garden);

Pasal 7

(1)RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
(2)RTH Privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) huruf b merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Perencanaan pembangunan RTH dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
(2)Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan.
(3)RTH diatur dalam RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten dengan luasan minimal 30% dengan rincian RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat minimal 10% (sepuluh persen).
(4)RTH Publik yang telah ditetapkan dalam Perda RDTR, RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
(5)Fungsi dari RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Instansi yang berwenang.
(6)RTH Publik yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan www.jdihbanyumaskab.go.id Peraturan Daerah RTRW dan mengacu pada Peraturan Bupati tentang RTH dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

(1)RTH Publik yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
(2)RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dengan perencanaan yang diatur dalam RTRW, RDTR, RTR Kawasan strategis kabupaten, RZWP3K dan Peraturan Bupati.
(3)RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dengan perencanaan yang diatur dalam RDTRKP.
(4)Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTHKP, Pemerintah Daerah menyusun master plan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…