DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemberdayaan, pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan, kriteria usaha kecil, mikro dan menengah, penumbuhan iklim usaha dan perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, penunjukan bank dan lembaga keuangan bukan bank pelaksana pinjaman, pengelola dana bergulir, kemitraan dan jaringan usaha, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sanksi administratif dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi;
c.bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan 1 pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
d.bahwa dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetensi, sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai pelaku ekonomi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3632);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 130);
13.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Banyumas.
6.Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
8.Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa atau kelurahan yang bersangkutan.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
11.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
12.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13.Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14.Hasil Penjualan Tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.
15.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu mernperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
16.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
18.Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
20.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
21.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyumas dan berdomisili di Kabupaten Banyumas.
22.Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
23.Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
24.Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukurn yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sarna melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
28.Badan Layanan Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
29.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
30.Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD. 8
31.Pimpinan BLUD-Unit Kerja adalah Pejabat pengelola BLUD yang merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada BLUD-Unit Kerja.
32.Hibah Daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
33.Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh BLUD-Unit Kerja untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah pembinaan Dinas.
34.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD.
35.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
36.Lembaga perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengan BLUD Unit Kerja sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk mewujudkan sistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki semangat eflsiensi, produktifitas, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui manajemen informasi dan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan.

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah;
b.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah;
c.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
d.melindungi usaha rnikro, kecil dan menengah;
e.meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
f.mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
g.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
h.meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, perturnbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pemberdayaan;
b.Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan;
c.Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
d.Penumbuhan Iklim Usaha dan Perlindungan Usaha;
e.Pengembangan Usaha;
f.Pembiayaan dan Penjaminan;
g.Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pelaksana Pinjaman;
h.Pengelola Dana Bergulir
i.Penyaluran Dana Bergulir
j.Kemitraan dan Jaringan Usaha; dan
k.Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 10

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d.peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalarn bentuk:

a.pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta Iain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b.membantu penguatan kelembagaan dan usaha;
c.dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalarn proses produksi;
d.pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
e.pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11
f.membantu penguatan permodalan; dan
g.fasilitasi HAKI.

Pasal 7

(1)Bupati membantu penguatan permodalan UMKM.
(2)Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal
(3)Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 8

(1)Setiap Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat mengikuti program pemberdayaan.
(2)Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha dan IUMK yang diterbitkan oleh Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
(3)Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 9

(1)Setiap Usaha Menengah dapat mengikuti program pemberdayaan.
(2)Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Menengah harus menyerahkan salinan:
1. a.Akta Pendirian;
2. b.Izin Usaha;
3. c.Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Tanda Daftar Industri;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.Laporan Keuangan dua tahun terakhir; dan
6. f.Rencana Penggunaan Dana. 12
(3)Dalam hal pemberdayaan penguatan permodalan, Usaha Menengah hams menyerahkan agunan.
(4)Dana harus digunakan sesuai peruntukannya dan sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Pasal 10

(1)Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dipercepat dan diperluas.
(2)Percepatan dan perluasan sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan/atau asosiasi.
(3)Pengelompokan dan/atau asosiasi dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…