DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; g. catatan atas laporan keuangan. - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
b.bahwa untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 2 SeriA); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas;
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

a.pendapatan Rp3.221.258.052.894,00
b.belanja Rp3.200.686.516.259.00 Surplus Rp 20.571.536.635,00
c.pembiayaan - penerimaan Rp 389.736.670.693,40 - pengeluaran Rp 27.992.500.000,00 pembiayaan netto Rp 361.744.170.693,40

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.930.918.591,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.226.188.971.485,00
2. 2.realisasi Rp 3.221.258.052.894,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 4.930.918.591,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp544.534.095.478,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.593.175.642.178,00
2. 2.realisasi Rp 3.200.686.516.259,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 392.489.125.919,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp346.415.134.058,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 366.986.670.693,00)
2. 2.realisasi Rp 20.571.536.635,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 346.415.134.058,00)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp Rp5.999.999.999,60 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 395.736.670.693,00
2. 2.realisasi Rp 389.736.670.693.40 selisih lebih/(kurang) (Rp 5.999.999.999,60)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 757.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 28.750.000.000,00
2. 2.realisasi Rp 27.992.500.000.00 selisih lebih/(kurang) (Rp 757.500.000,00)
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.242.499.999,60 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 366.986.670.693,00
2. 2.realisasi Rp 361.744.170.693,40 selisih lebih/(kurang) Rp 5.242.499.999,60

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 389.736.670.693,40
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp 389.736.670.693,40
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 382.315.707.328,40
d.saldo anggaran lebih akhir Rp 382.315.707.328,40

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas Pasal 1 ayat (1) huruf c Rp 5.463.777.382.017,12 Rp 46.663.426.452,34 Rp 5.417.113.955.564,78

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.pendapatan Rp3.021.405.233.118,00
b.beban Rp2.679.707.941.432,68
c.surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional (Rp 1.035.431.020,00)
d.pos luar biasa (Rp 4.266.333.737,00)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017
b.arus kas dari aktivitas operasi
c.arus kas dari aktivitas investasi
d.arus kas dari aktivitas pendanaan
e.arus kas dari aktivitas transitoris
f.kas di bendahara penerimaan
g.kas di bendahara pengeluaran
h.kas lainnya
i.saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) huruf e Desember 2017 sebagai Rp 389.916.293.174,40 Rp 491.543.901.165,00 (Rp 496.907.712.880,00) (Rp 2.258.500.000,00) (Rp 327.291.637,00) Rp 366.014.850,00 Rp 555.237.808,00 Rp 166.385.419,00 Rp 383.054.327.899,40 r

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 5.077.844.398.987,46
b.surplus/(defisit)-LO Rp 336.395.526.928,32
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp 2.874.029.649,00
d.ekuitas akhir Rp5.417.113.955.564,78

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.lampiran I lampiran I.I lampiran 1.2 lampiran 1.3 lampiran 1.4 lampiran 1.5 lampiran 1.6 lampiran 1.7 lampiran 1.8 lampiran 1.9 laporan realisasi anggaran; ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal (investasi daerah); daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; lampiran 1.10 lampiran 1.11
b.lampiran II
c.lampiran III
d.lampiran IV
e.lampiran V
f.lampiran VI
g.lampiran VII daftar dana cadangan daerah; daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…