DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, angka 6 dan angka 11, penghapusan angka 14, angka 15 dan angka 26 Pasal 1, penyisipan angka 15A, angka 16A dan 16B, angka 17A dan 17B Pasal 1, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 24, perubahan ayat (2) Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan ayat (1) Pasal 27, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 29, penghapusan Pasal 30, perubahan ayat (1) Pasal 32, perubahan Pasal 33.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha bagi para pihak yang berkepentingan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyumas, dibutuhkan adanya perbaikan pengaturan dalam hal pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dimaksud; SALINAN jdih.banyumaskab.go.id
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru terkait pengendalian, pengawasan dan penertiban Peredaran minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 21 seri E); jdih.banyumaskab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 21 seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6 dan angka 11 diubah, serta angka 14, 15 dan angka 26 dihapus, diantara angka 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15 A, diantara angka 16 dan 17 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 16A dan 16B, diantara angka 17 dan 18 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 17A dan 17B sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. jdih.banyumaskab.go.id
6.Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga yang berwenang melakukan Pengawasan Obat dan Makanan.
7.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destiasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
11.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12.Hotel, Restoran, dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata.
13.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14.Dihapus.
15.Dihapus. 15A. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati pada perusahaan yang akan melakukan penjualan minuman beralkhohol. jdih.banyumaskab.go.id
16.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP A adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A. 16A. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKP B adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B. 16B. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKP C adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan C.
17.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A. 17A. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKPL-B adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B. 17B. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C.
18.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman beralkohol produk dalam negeri/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
19.Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
20.Penjual Langsung Minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. jdih.banyumaskab.go.id
22.Toko bebas bea (duty free shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan Berikut untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
23.Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/ atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
24.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang tentang Kepabeanan.
25.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26.Dihapus
27.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Penjualan Minumal Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
1. a.hotel bintang 3,4, dan 5;
2. b.restoran bintang 3;
3. c.bar termasuk Pub dan Klub malam; dan
4. d.tempat tertentu selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan.
(3)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
1. a.TBB; dan jdih.banyumaskab.go.id
2. b.tempat tertentu yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Minuman Beralkohol golongan A selain dijual eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual di supermarket atau hypermarket.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang diminum langsung ditempat wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
(2)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
(3)Setiap Perusahaan yang melaksanakan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL A atau SKPL B dan SKPL C untuk penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagai perizinan barusaha untuk penunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap Perusahaan yang melaksanakan Penjualan Eceran Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP A atau SKP B dan SKB C untuk penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bupati menerbitkan SKP B dan SKB C untuk Pengecer dan dan SKPL B dan SKPL C Penjual langsung.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Terpadu Satu Pintu. jdih.banyumaskab.go.id

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2) serta SKP.SKPL B dan SKPL C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bupati dapat memerintahkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencabut izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol atau mengurangi jumlah minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan untuk kepentingan umum.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang mengalami Perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SKPL wajib mengganti Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SKPL dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
(2)Pengecer Minuman Beralkohol yang mengalami Perubahan data dan /atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SKP wajib mengganti Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SKP dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkhohol golongan B dan golongan C dilarang memperdagangkan jdih.banyumaskab.go.id Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat dalam jarak berdekatan dengan:
1. a.gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
2. b.dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit; dan
3. c.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Ketentuan mengenai jarak berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Pada Kawasan dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan pola ruang Perdagangan dan Campuran jarak berdekatan paling sedikit 100 m (Seratus meter);
2. b.Pada Kawasan dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan pola ruang Kawasan Permukiman jarak berdekatan paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter);
3. c.Pada Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak mempunyai Rencana Detail Tata Ruang dengan pola ruang permukiman perkotaan, jarak berdekatan paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter);
4. d.Pada Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak mempunyai Rencana Detail Tata Ruang dengan pola ruang permukiman perdesaan, jarak berdekatan paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
(3)Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberlakukan pada Kawasan Pariwisata.
(4)Pada Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud ada ayat (3) berlaku ketentuan Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkhohol golongan B dan golongan C dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat paling dekat 100 m (seratus meter) dari tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

9.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pengecer dan Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi berupa pancabutan Izin Tempat Penjualan Minuman jdih.banyumaskab.go.id Beralkohol dan SKP atau SKPL sesuai dengan ketentuan peratuaran Perundang-Undangan.
(2)Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pengecer dan Penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SKP B dan C atau SKPL B dan SKPL C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi berupa pancabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
(2)Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A yang tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

11.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014