DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Kerja Sama, Pendanaan, Partisipasi Masyarakat dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa realitas Pengembangan pendidikan melalui Pesantren di Kabupaten Banyumas perlu mendapatkan dukungan guna meningkatkan kualitas Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan Pesantren di Kabupaten Banyumas diperlukan adanya keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pengembangan Pesantren;
d.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) SALINAN jdih.banyumaskab.go.id sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah. jdih.banyumaskab.go.id
7.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
11.Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
12.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum. jdih.banyumaskab.go.id

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren,
b.meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,
c.menjamin pelindungan dan kepastian bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah, dan
d.mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.fasilitasi pengembangan Pesantren;
b.kerja sama;
c.pendanaan; dan
d.partisipasi masyarakat.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
2. b.fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
3. c.fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada Pesantren yang telah memiliki nomor statistik Pesantren atau yang disebut dengan nama lainnya.
(4)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi unsur minimal:
1. a.kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pemondokan atau asrama; jdih.banyumaskab.go.id
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari Pengembangan pendidikan nasional.

Pasal 7

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(2)Pengembangan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren dan santri; dan
3. c.pengembangan pendidikan berwawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(4)Pelaksanaan Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil’alamin. jdih.banyumaskab.go.id
(2)Penyelenggaran fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dalam bentuk:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…