DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016

Nomor: 31
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber pendapatan desa, pengelolaan sumber pendapatan desa, pengembangan sumber pendapatan desa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pendapatan desa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia x_ Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat._
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. ^
13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
14.Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17.Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Jenis sumber pendapatan desa terdiri dari:

a.pendapatan asli Desa;
b.Dana Desa;
c.bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah untuk Desa;
d.ADD;
e.bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan/atau
g.Iain-lain pendapatan Desa yang sah. ^_

Pasal 3

Pendapatan ash Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.hasil usaha;
b.hasil aset desa;
c.swadaya dan partisipasi;
d.gotong royong; dan/atau
e.Iain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 4

Pendapatan asli Desa yang berasal dari hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa, dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain dari hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa dan hasil tanah eks- bengkok.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli Desa yang berasal hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat bersumber dari pengelolaan:
1. a.tanah kas Desa;
2. b.pasar Desa;
3. c.pasar hewan milik Desa;
4. d.bangunan Desa, antara lain:
  1. 1.kios Desa;
  2. 2.gedung pertemuan Desa;
  3. 3.gedung olah raga Desa; dan
  4. 4.bangunan milik Desa lainnya;
5. e.hutan milik Desa;
6. f.mata air milik Desa;
7. g.pemandian umum milik Desa;
8. h.objek rekreasi atau tempat wisata milik Desa;
9. i.lapangan Desa; dan/atau
10. j.aset lainnya milik Desa.
(2)Pendapatan asli Desa yang berasal dari aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain:
1. a.aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
3. c.aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan Iain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.hasil kerja sama Desa;
5. e.tanah ulayat/tanah adat;dan/atau
6. e.aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(3)Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan/atau bangun serah guna.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dipindahtangankan melalui tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
(2)Tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tanah kas Desa yang berada di Luar Desa atau tanah kas desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah kas desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat;
2. b.tanah kas Desa yang berada dalam wilayah desa yang kurang produktif;dan/atau •-•
3. c.tanah kas Desa yang berada dalam wilayah desa yang berjauhan lokasinya dengan aset desa lainnya.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tukar menukar tanah kas desa dilakukan dengan ketentuan:

1.tukar menukar tanah kas desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
2.tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa tanah yang ukurannya lebih luas.
3.ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah kas desa; dan
4.Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

(4)Apabila mendapat tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)angka 1 dengan ukuran lebih luas tetapi nilainya lebih rendah, maka selisih sisa nilai tersebut merupakan sumber pendapatan desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, serta besaran dan penggunaan selisih sisa nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tanah kas desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah yang sudah digunakan selain untuk fasilitas umum, dikembalikan kepada Pemerintah Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemanfaatan tanah kas desa selain untuk fasilitas umum, dilaksanakan melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.objek perjanjian sewa;
3. c.luas, besaran nilai sewa dan jangka waktu;
4. d.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
7. g.persyaratan lain yang dianggap perlu. 7-
(5)Penerimaan sewa dari pemanfaatan tanah kas desa selain untuk fasilitas urnum merupakan sumber Pendapatan desa.
(6)Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, sewa atas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dihapuskan nilai sewanya tanpa menghilangkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghapusan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pendapatan asli Desa yang berasal dari swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Pendapatan Desa yang diperoleh dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
(2)Pendapatan asli Desa yang berasal dari gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pendapatan Desa yang dihasilkan dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk tenaga yang dinilai dengan uang.

Pasal 9

(1)Pendapatan asli Desa yang berasal dari Iain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, antara lain:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
3. c.penggunaan fasilitas umum aset desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
4. d.hasil penyertaan modal Desa;
5. e.hasil pungutan Desa;
6. f.hasil kerja sama antar Desa;
7. g.hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan; 8
8. h.pendapatan bunga bank;
9. i.komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa; dan/atau
10. j.Iain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu segala bentuk pungutan baik berupa uang dan/atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan bahwa jenis pungutan tersebut belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis pungutan yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah, kecuali bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
(5)Jenis Pungutan yang dapat dipungut Desa, antara lain :
1. a.pungutan pasar desa;
2. b.pungutan pasar hewan milik desa;
3. c.pungutan tempat wisata desa;
4. d.pungutan karamba ikan Desa;
5. e.pungutan tempat pemandian umum Desa;
6. f.pungutan jasa parkir desa; dan/atau
7. h.pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
(7)Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
1. a.surat pengantar;
2. b.surat rekomendasi;
3. c.surat keterangan; dan/atau
4. d.jasa layanan administrasi lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang dipungut oleh Pemerintah Desa.
(8)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupa uang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

(1)Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan sumber Pendapatan Desa yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…