DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang LIngkup; Jaminan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Lembaga Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Penganggaran; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Pementukan Tim Pelaksana KEsehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Sanksi; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu indikator dalam menilai derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat

(3)Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 19);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengurusi urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan
5.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita.
6.Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersaiin, nifas dan menyusui.
7.Ibu Nifas adalah ibu yang berada pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
8.Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
9.Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari atau sebelum ulang tahun pertama,
10.Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
11.Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat dengan PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid atau istrinya berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun tetapi masih haid (datang bulan).
12.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
13.Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
14.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita, seperti dokter umum, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, bidan, perawat, nutrisionis.
15.Tenaga kesehatan Pemerintah adalah tenaga kesehatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibayar oleh Kementerian Kesehatan.
16.Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
17.Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
18.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sistem tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
19.Pemberdayaan Masyarakat adalah sistem tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
20.Sarana Kesehatan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.
21.Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 (lima) program prioritas, yaitu: keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.
22.Pondok Bersalin Desa selanjutnya disebut Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan kebidanan dasar, dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. \
23.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
24.Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu 24 (duapuluh empat) jam di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
25.Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang rnedik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
26.Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut RSU PONEK adalah Rumah Sakit Umum yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
27.Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di desa yang merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar promotif dan preventif bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya sesuai dengan kompetensinya serta melakukan pengamatan, pencatatan dan pelaporan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap penyakit, bencana, pembudayaan lingkungan bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat.
28.Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disebut BKMIA Kartini adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
29.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
30.Rumah Bersalin adalah adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
31.Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita,dan Keluarga Berencana secara rawat jalan.
32.Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di satu desa oleh Pemerintah Daerah.
33.Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
34.Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
35.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
36.Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk rnelakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
37.Audit Maternal Perinatal selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di suatu wilayah.
38.Air Susu Ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
39.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
40.Pusat Pelatihan Klinik Primer-Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disingkat P2KP-KR adalah institusi yang dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan pelatihan non Pemerintah yang berkedudukan di Daerah yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas.
41.Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan yang selanjutnya disingkat PMK adalah suatu upaya peningkatan kemampuan rnanajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
42.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan maupun badan usaha. v

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

KIBBLA dilaksanakan berdasarkan:

a.asas keadilan.
b.asas non diskriminasi.
c.asas manfaat,
d.asas kemanusiaan,
e.asas keseimbangan, dan
f.asas perlindungan.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan kepastian jaminan terhadap pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita untuk mendapatkan pelayanan yang optimal.
(2)Tujuannya ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di seluruh wilayah Daerah;
2. b.tercapainya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu hamil,ibu melahirkan, nifas, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
3. c.mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pola pencarian pengobatan, perawatan dan pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin dan nifas, PUS, kesehatan ibu menyusui, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi dan kesehatan anak balita. \

Pasal 5

Pelayanan kesehatan ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan pada ;

a.jaminan untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar;
b.jaminan kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai bagi seluruh ibu hamil;
c.pemberian prioritas pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin;
d.pemberian prioritas pelayanan bagi ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan ibu bersalin dan Nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a.penanganan dengan segera oleh tenaga kesehatan KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
b.pemberian penanganan pelayanan oleh tenaga kesehatan KIBBLA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan terhadap ibu bersalin dalam kondisi gawat, baik dirujuk maupun datang tanpa rujukan.
c.jaminan dari pemerintah daerah akan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
d.terselenggaranya fasilitas kesehatan/tempat persalinan yang bersih serta terjaganya sterilitas alat kesehatan.
e.dalam hal karena keadaan tertentu yang menyebabkan persalinan harus dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan/atau keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan ibu bersalin pada tempat yang bersih dan aman.
f.pelayanan nifas diberikan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Pasal 7

Pelayanan PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a.pemberian informasi terus menerus kepada masyarakat tentang reproduksi sehat dan aman;
b.pemberian informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
c.pemberian kontrasepsi cuma-cuma terutama bagi PUS kelompok miskin.

Pasal 8

Pelayanan ibu menyusui, kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan pada upaya :

a.adanya jaminan tersedianya tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
b.pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan dan pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter;
c.menggalakkan peningkatan gizi anak, kepada ibu, pengasuh bayi dan masyaraka;.
d.pemberian makanan tambahan pada bayi dan anak balita kurang gizi;
e.monitoring tumbuh kembang bayi dan balita melalui kegiatan stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang.

BAB III

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan jaminan Pelayanan KIBBLA yang meliputi :

a.pelayanan KIBBLA dan pelayanan Keluarga Berencana PUS di Puskesmas dan jaringannya;
b.pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan bayi di Puskesmas PONED;
c.pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit PONEK.

Pasal 10

(1)Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten.
(2)Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…