DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Dearah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas yaitu tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pembangunan dan penataan menara telekomunikasi dan perizinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi secara pesat, pemanfaatan ruang sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi dan penataan menara telekomunikasi, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran JDIH Kabupaten Banyumas Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); JDIH Kabupaten Banyumas
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 10, angka 12, angka 16, angka 17 dan angka 19 Pasal 1 diubah, ketentuan angka 23 dan angka 24 Pasal 1 dihapus dan setelah angka 29 ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. JDIH Kabupaten Banyumas
2.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidang komunikasi dan informatika.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10.Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan penyelenggaraan telekomunikasi.
11.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik Bangunan untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12.Menara Bersama yang selanjutnya disebut Menara adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi. JDIH Kabupaten Banyumas
13.Menara Kamuflase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
14.Menara Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang dibangun khusus berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi dan pihak swasta.
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi.
17.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki, menyediakan dan menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18.Pengelola Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
19.Jaringan Utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center, Base Station Controller/Radio Network Controller atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
20.Dihapus. JDIH Kabupaten Banyumas
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
26.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27.Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
28.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat selular dengan perangkat selular.
30.BTS Mobile/combat adalah sistem BTS yang bersifat bergerak diditempatkan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh operator telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage seluler baru ataui menghandling kapasitas trafic seluler.
31.Menara Microcell adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamuflase dengan ketinggian paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan unbtuk menempatkan perangkat microcell berupa antena atau radio remote unit.
32.Ducting adalah tempat di dalam tanah dengan kedalaman tertentu untuk penempatan kabel serat optik. JDIH Kabupaten Banyumas
33.Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
34.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
35.Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
36.Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
37.Sub Zona Menara adalah sub Zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
38.Sub Zona Menara Bebas Visual adalah Sub Zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
39.Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pembangunan dan penataan Menara meliputi:

a.pembangunan dan penataan Menara;
b.penambahan perangkat operasional;
c.lokasi Menara;
d.pemanfaatan zona Menara;
e.perizinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama;
f.pengawasan dan pengamanan;
g.retribusi; dan
h.sanksi administrasi. JDIH Kabupaten Banyumas
1. 3.Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 4.Judul Bagian Kesatu Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

(1)Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat diprakarsai oleh :
1. a.penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
2. b.penyedia Menara Telekomunikasi;
(2)Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi.
(3)Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)merupakan perusahaan nasional.
(4)Menara Telekomunikasi wajib digunakan secara bersama-sama oleh beberapa Penyelenggara Menara Telekomunikasi dan /atau Pengelola Menara Telekomunikasi.
(5)Kewajiban penggunaan bersama menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk :
1. a.menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama dan atau;
2. b.menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
  1. 6.Judul Bagian Kedua, Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : JDIH Kabupaten Banyumas
  2. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah pembangunan Menara yang memerlukan kriteria khusus seperti:
1. a.untuk keperluan pertahanan dan keamanan, meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu, dan menara radio siaran, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk yang secara teknis tidak mendukung untuk ditempatkannya BTS dan antena;
2. b.pencarian dan pertolongan kecelakaan,
3. c.keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama/backbone.
(2)Pembangunan menara jaringan utama/backbone dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
(3)Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara wajib melaporkan kepada Kepala Dinas apabila Menara jaringan utama (backbone) dimanfaatkan untuk pemasangan BTS.
(4)Menara yang memerlukan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikemudian hari dimanfaatkan untuk menempatkan peralatan telekomunikasi oleh operator telekomunikasi maka wajib mematuhi segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

8.Bagian Kelima Bab III dihapus.
9.Ketentuan Pasal 10 dihapus. JDIH Kabupaten Banyumas
10.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
11.BAB III ditambah 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Keenam dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1)Menara telekomunikasi microcell ditempatkan pada Zona Microcell yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(2)Lokasi penempatan menara dapat berada pada :
1. a.Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah;
2. b.Lokasi aset Pemerintah Daerah.
(3)Lokasi penempatan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.ketersediaan lahan;
2. b.perkembangan teknologi;
3. c.kaidah penataan ruang;
4. d.tata bangunan;
5. e.estetika; dan
6. f.keselamatan umum.

Pasal 11B

(1)Pembangunan infrastruktur menara microcell di Daerah wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi.
(2)Penggelaran kabel serat optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diletakkan didalam tanah dengan menggunakan ducting.
(3)Pelaksanaan pembangunan infrastruktur menara microcell dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
(4)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). JDIH Kabupaten Banyumas
(5)Penyelenggaraan menara microcell diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12.BAB III ditambah 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Keenam dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Untuk kebutuhan layanan telekomunikasi sementara di suatu wilayah dapat ditempatkan menara bergerak.
(2)Setiap penempatan menara bergerak untuk fungsi BTS mobile oleh penyedia menara, wajib melaporkan kepada Instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya.
(3)Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Persyaratan penempatan menara bergerak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(1)Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan : (a) Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban antena; dan/atau (b) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
(2)Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika. JDIH Kabupaten Banyumas
(3)Penempatan antena sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
(4)Persyaratan penempatan antena sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

13.Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Dalam Pembangunan Menara seluruh wilayah daerah ditetapkan Zona yang terdiri dari Zona Menara dan Zona Bebas Menara.
(2)Menara Telekomunikasi ditempatkan dalam lokasi sesuai dengan zona menara.
(3)Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. b.Sub Zona Menara
2. c.Sub Zona menara bebas visual.
(4)Penetapan Zona Menara dan Zona Bebas Menara pada suatu kawasan memperhatikan :
1. a.keberlangsungan fungsi utama kawasan
2. b.kebutuhan pembangunan menara pada suatu kawasan
3. c.daya Dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya.
4. d.peraturan perundang-undangan terkait.
(5)Penetapan Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.potensi yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi sesuai kaidah jaringan selular;
2. b.penataan ruang dan pemanfaatan ruang;
3. c.tata bangunan;
4. d.struktur perwilayahan;
5. e.estetika dan keamanan lingkungan.
(4a)Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. JDIH Kabupaten Banyumas

14.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Penyedia Menara Telekomunikasi wajib menempatkan Menara Telekomunikasi di dalam zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Penyedia Menara Telekomunikasi dilarang membangun Menara Telekomunikasi di dalam zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3)Layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi di dalam Zona Bebas Menara .
(4)Penyedia Menara Telekomunikasi dan Kontraktor Menara Telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi di Sub Zona menara bebas visual wajib membangun dalam bentuk menara kamuflase.

15.Bagian Kedua BAB VI dihapus.
16.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
17.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIA PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
18.Ketentuan Pasal 18 dihapus
19.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C dan Pasal 18D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1)Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki IMB yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. JDIH Kabupaten Banyumas
(3)Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi zona menara dari Dinas berkaitan dengan zona penempatan lokasi dan penggunaan bersama.

Pasal 18B

(1)Setiap Penyedia Menara atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
(4)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. a.IMB menara;
2. b.surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
3. c.surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.
(5)Izin diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
(6)Izin Operasional Menara Telekomunikasi apabila dialihkan kepada pihak lain wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 18c
(1)Setiap Penyedia dan Penyelenggara telekomunikasi yang akan menempatkan menara bergerak wajib memiliki izin operasional dari Bupati.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Kepala Dinas.
(3)Persyaratan dan tata cara pengajuan Izin operasional penempatan menara bergerak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. JDIH Kabupaten Banyumas

20.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…