DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Asas, Maksud dan Tujuan - Penyertaan Modal - Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal - Penatausahaan dan Pertanggungjawaban - Pembinaan dan Pengendalian - Sanksi - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR TAHUN2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 16 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
5.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam daerah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10.Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja terukur.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional;
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a.meningkatkan kemampuan operasional PDAM;
1. b.meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
3. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rpl26.671.700.000,00 (seratus dua puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PDAM pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:
1. a.Sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk pembiayaan investasi dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan PDAM;
2. b.Sebesar paling banyak Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembiayaan sambungan baru dalam rangka Program Hibah Air Minum Tahun 2019.
(3)Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berakhir maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal.
(4)Apabila target pembiayaan sambungan baru untuk Program Hibah Air Minum tidak terpenuhi dalam Tahun 2019, maka PDAM berkewajiban mengembalikan selisih dana penyertaan modal yang tidak digunakan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada PDAM yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah.
(3)Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PDAM.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
(3)Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal Q 3 Jjrp 2Q18 Pj. BUPATI BANYUMAS, Diundangkan Pada T-uTggal SElffiEf tesna Ivladya NIP 19640116 199003 1 009 LEMBARAE OAERAH K&EUi'ATSN BASYUMAS TAHUN .. NOMOR....^ > ,, - NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 3/2018 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR/3 TAHUN2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2019 I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada PDAM perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

: Yang dimaksud dengan:

a.asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan.
c.asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
d.asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
e.asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…