DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyumas

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bu.Ian setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inform asi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas;
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Rp 3.434.925.995.303, 17
2. b.belanja Rp 3.457.550.201.497,00 defisit Rp 22.624.206.194,23
3. c.pembiayaan - penerimaan Rp 290.345.329.675,23 - pengeluaran Rp 25.016.000.000,00 pembiayaan netto Rp 265.329.329.675,23

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.291.907.740,83 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih/ (kurang) Rp3.460.217.903.044,00 Rp3.434.925.995.303,17 (Rp 25.291.907.740,83)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp255.913.031.221,60 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih/ (kurang) Rp3.713.463.232. 719,00 Rp3.457.550.201.497,40 Rp 255.913.031.221,60
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defi.sit) sejurnlah Rp230.62 l.123.480, 77 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/ (defisit) setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih/ (kurang) (Rp 253.245.329.675,00) (Rp 22.624.206.194,23) Rp 230.621.123.480,77
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,23 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih / (kurang) Rp 290.345.329.675,00 Rp 290.345.329.675,23 (Rp 0,23)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rpl2.084.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: sejumlah
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan realisasi selisih lebih/ (kurang) Rp 37.100.000.000,00 Rp 25.016.000.000,00 Rp 12.084.000.000,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rpl2.084.000.000,23 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 253.245.329.675,00
2. 2.realisasi Rp 265.329.329.675,23 selisih lebih / (kurang) (Rp 12.084.000.000,23) Pasal 4 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut: a . saldo anggaran lebih awal
b.penggunaan saldo anggaran lebih
c.sisa lebih pembiayaan anggaran
d.saldo anggaran lebih akhir Rp290.345.329.675,23 Rp290.345.329.675,23 Rp242.705.123.481,00 Rp242. 705. 123.481,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.jumlah asset Rp6.226.652.415.512,68 b . jumlah kewajiban Rp 48.022.508.588,25
c.jumlah ekuitas Rp6. l 78.629.906.924,43

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.pendapatan
b.beban
c.surplus/ (defisit) dari kegiatan non operasional
d.pos luar biasa Rp3.155.067.20 1.939,07 Rp3.103.073.456.91 l,36 (Rp 6.000.559.192,00) (Rp 533.870.074,00)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp 290.443.701.985,23
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 455.080.024.449,77
c.arus kas dari aktivitas investasi (Rp500.923.686.599,00)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp 1.581.000.000,00)
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp 11.292.587,00
f.kas di bendahara penerimaan Rp 66.419.848,00
g.kas di bendahara pengeluaran Rp 151.925.856,00 h . kas lainnya Rp 244.210.579,00
1. 1.saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp 243.492.888.706,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.ekuitas awal b . surplus/ (defisit)-LO
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir

Pasal 9

Rp6.372.280.602.025,72 Rp 45.459.315.761,71 Rp (239.110.010.863,00) Rp6. 178.629.906.924,43 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : laporan realisasi anggaran; b. C. d. e. f. g. Lampiran 1.1 Lampiran I. 2 Lampiran 1.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran 1.10 : Lampiran I. 11 : Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal (investasi daerah); daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; daftar dana cadangan daerah; daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturah Daerah ini.
b.ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…