DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip Penggunaan, Penganggaran, Besaran, Rincian Tahunan dan Sumber Dana, Penempatan, Pencairan dan Pemindahbukuan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemilihan Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029 memerlukan pendanaan yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta landasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan dana cadangan, pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan tujuan untuk mendanai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 yang pendanaannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada:

a.pembiayaan Daerah;
b.kelompok pengeluaran pembiayaan; dan
c.jenis pembiayaan pembentukan Dana Cadangan.

BAB V

BESARAN, RINCIAN TAHUNAN, DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
(2)Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran dan setiap tahun anggaran ditetapkan dalam APBD secara bertahap.
(3)Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan perincian sebagai berikut:
1. a.APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
2. b.APBD tahun anggaran 2027 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); dan
3. c.APBD tahun anggaran 2028 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah).
(4)Dalam hal besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2029.

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

a.dana alokasi khusus;
b.pinjaman Daerah; dan
c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENEMPATAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah atas nama Dana Cadangan.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pasal 8

(1)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah pada bank pemerintah.
(2)Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga Dana Cadangan sesuai dengan standar akuntansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENCAIRAN DAN PEMINDAHBUKUAN

Pasal 9

(1)Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2028 sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan prinsip penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
(4)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah, dianggarkan dalam satuan kerja perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan terlebih dahulu memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…