DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Maksud, dan Tujuan; Penyertaan Modal; Penganggaran dan Realiasi Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472). sebagaimana telah diubah dengan Undang- _ . Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwokerto yang selanjutnya disebut PD BPR BKK Purwokerto adalah BUMD yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional;
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purwokerto.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional PD BPR BKK Purwokerto;
2. b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purwokerto ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purwokerto dapat berbentuk uang dan/atau barang.
(3)Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
(4)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat berupa :
1. a.tanah dan/atau bangunan;
2. b.selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK Purwokerto sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp 17.750.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal ke dalam PD BPR BKK Purwokerto pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
(2)Dalam hal Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2015 berakhir maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya Penyertaan Modal.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purwokerto ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purwokerto yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis Penyertaan Modal ke PD BPR BKK Purwokerto.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purwokerto dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
(2)Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
(3)Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Penyalahgunaan keuangan terhadap Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 0 MAY 2014 BUPATI BANYUMAS, ACHMAD HUS Diundangkan di Pada Tangga! ....2..1L SEKKEtARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Ir. WAHYU SAFTOFOJIf Pembina Drama Muda NIP 19640116 199003 1 009 LEMBAEAN DAERAS KABUPATEW BAM'Y'UMAS TAHM . ROMOR ..... .1 ...... SERI ..£.... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (22/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR "? TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN PURWOKERTO I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara umum definisi Penyertaan Modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan Modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR BKK Purwokerto. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purwokerto dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyertaan modal daerah pada PD BPR BKK Purwokerto perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…