DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, anggaran dasar, kepegawaian, perencanaan, operasional dan pelaporan, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Satria perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN JDIH Kabupaten Banyumas

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI KABUPATEN BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin JDIH Kabupaten Banyumas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria, selanjutnya disebut Perumda Pasar Satria adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6.Direksi adalah organ Perumda Pasar Satria yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Pasar Satria.
8.Direktur adalah Direktur Perumda Pasar Satria.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar Satria yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
10.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
11.Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar yang merupakan alat produksi perusahaan.
12.Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha atau hak sewa tempat usaha oleh Perumda Pasar Satria untuk memperdagangkan barang/jasa.
13.Sarana Perpasaran adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mendukung pelayanan perpasaran kepada masyarakat.
14.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan JDIH Kabupaten Banyumas memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Pasar Satria yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.

Pasal 3

Perumda Pasar Satria berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Perumda Pasar Satria didirikan dengan maksud untuk:

a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
b.turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah; dan
c.membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahan yang baik;

Pasal 5

Perumda Pasar Satria didirikan dengan tujuan untuk:

a.berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;
b.melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Pasar; JDIH Kabupaten Banyumas
c.memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan asset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Perumda Pasar Satria melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang meliputi:
1. a.Mendirikan, membangun, menyewakan dan/atau mengelola fasilitas Pasar;
2. b.Melakukan usaha-usaha di bidang properti;
3. c.Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
(2)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar Satria dapat melakukan:
1. a.kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
4. d.penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di dalam area Pasar.
(3)Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku KPM. JDIH Kabupaten Banyumas
(5)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perumda Pasar Satria dapat menerima penyerahan pengelolaan Pasar milik Pemerintah Daerah.
(6)Penyerahan pengelolaan Pasar milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas dasar permintaan Perumda Pasar Satria setelah dilakukan kajian kelayakan.
(7)Penyerahan pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perumda Pasar Satria ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini yaitu sebesar Rp 337.692.558.438,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
(2)Modal disetor Perumda Pasar Satria terdiri dari:
1. a.aset tetap; dan
2. b.aset lancar
(3)Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal.
(4)Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Organ Perumda Pasar Satria terdiri atas Bupati selaku KPM, Dewan Pengawas dan Direksi. JDIH Kabupaten Banyumas
(2)Bupati selaku KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Pasar Satria, apabila dapat membuktikan:
1. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.
2. b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar Satria; dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar Satria secara melawan hukum.

Pasal 9

(1)Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(3)Komposisi unsur Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria diangkat oleh Bupati selaku KPM.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Pasar Satria.
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. JDIH Kabupaten Banyumas
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
6. f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-1).
7. g.berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit.
9. i.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
10. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
(4)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(5)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017