DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, PERATURAN DAERAH KABUPATENBANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021 BUPATI BANYUMAS PROVINS! JAWA TENGAH Mengingat Menimbang
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan meliputi:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
e.neraca;
f.laporan arus kas dan;
g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 3.487.722.900.410,00
b.belanja Rp 2.805.089.012.738,00 Surplus Rp 56.838.614.257,00
c.pembiayaan - penerimaan Rp 362.806.077.979,00 - pengeluaran Rp 49.748.000.000,00 Pembiayaan netto Rp313.058.077.979,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah minus Rp62.533.710.251,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.425.189.190.159,00
2. 2.realisasi Rp 3.487.722.900.210,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 62.533.710.251,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp433.109.844.365,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.863.994.130.518,00
2. 2.realisasi Rp 3.430.884.286.153,00 selisih lebih/(kurang) Rp 433.109.844.365,00
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah minus Rp495.643.554.616,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 438.804.940.359,00)
2. 2.realisasi Rp 56.838.614.257,00 selisih lebih/(kurang) (Rp 495.643.554.616,00)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp126.344.862.380,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 489.150.940.359,00
2. 2.realisasi Rp 362.806.077.979,00 selisih lebih/(kurang) Rp 126.344.862.380,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp598.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 50.346.000.000,00
2. 2.realisasi Rp 49.748.000.000,00 selisih lebih/(kurang) Rp 598.000.000,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp125.746.862.380,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 438.804.940.359,00
2. 2.realisasi Rp 313.058.077.979,00 selisih lebih/(kurang) Rp 125.746.862.380,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp 294.230.476.359,00
b.penggunaan saldo anggaran lebih Rp 294.230.476.359,00
c.sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 369.896.692.236,00
d.saldo anggaran lebih akhir Rp 369.896.692.236,00

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.pendapatan Rp 3.277.896.656.185,12
b.beban Rp 2.935.264.912.242,14
c.surplus/ (defisit) dari kegiatan nonoperasional (Rp 32.763.274.621,00)
d.pos luar biasa (Rp 8.643.090.589,00)

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 6.486.770.354.066,71
b.surplus/ (defisit)-LO Rp 301.225.378.732,98
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan men- dasar Rp 244.266.666.437,35
e.ekuitas akhir Rp 7.032.262.399.237,04

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp7.258.283.031.630,04
b.jumlah kewajiban Rp 226.020.632.393,00
c.jumlah ekuitas Rp7.032.262.399.237,04

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp 294.613.939.566,00
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp 488.360.825.796,00
c.arus kas dari aktivitas investasi (Rp 479.741.606.229,00)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 67.076.601.620,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp 75.760.584,00
f.kas di bendahara penerimaan Rp 4.996.932,00
g.kas di bendahara pengeluaran Rp 82.901.960,00
h.kas lainnya Rp 444.098.358,00
i.saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp 370.834.616.627,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.lampiran I : laporan realisasi anggaran; lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; lampiran I.2 : rincian laporan realisasi APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.lampiran III : laporan operasional;
d.lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
e.lampiran V : neraca;
f.lampiran VI : laporan arus kas;
g.lampiran VII : catatan atas laporan keuangan
h.lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir:
k.lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap;
m.lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
n.lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
q.lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
r.lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
s.lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINS! JAWA TENGAH: (6-151/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 5 Sekretaris aerah Kabupaten Banyu~ Diundangkan di Purwokerto Pada tanggal 2 g AUG 2072 HUSEIN Ditetapkan di Purwokerto ada tanggal 2 9 AUG 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…