DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul;
c.bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsasan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 SALINAN Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, wawasan kebangsaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten serta cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13.Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
c.satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
d.pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
e.keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; dan
f.memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian pendidikan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yakni:

a.memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi dan internalisasi nilai- nilai dasar pancasila;
b.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sebagai warga negara republik Indonesia, serta membimbing dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air; dan
d.mempersiapkan masyarakat agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mampu mewujudkan kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.peran serta Masyarakat;
c.kerja sama;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pemantauan dan evaluasi: dan
f.pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan dan kebudayaan;
3. c.kepemudaan, olah raga, dan pariwisata; dan
4. d.pendidikan dan pelatihan.
(3)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan membentuk PPWK.
(2)Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kepengurusan PPWK terdiri atas:
1. a.instansi vertikal;
2. b.unsur pemerintah daerah; dan
3. c.unsur masyarakat.

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

a.siswa, mahasiswa dan/atau peserta didik lain;
b.aparatur sipil negara;
c.organisasi politik;
d.organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya; dan
e.masyarakat.

Pasal 8

(1)Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui jalur:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal; dan
3. c.Pendidikan Informal.
(2)Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui metode:
1. a.studi kasus;
2. b.diskusi;
3. c.debat;
4. d.kerja lapangan;
5. e.bermain peran;
6. f.simulasi;
7. g.tugas kelompok; dan
8. h.permainan.
(3)Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta didik.

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.kegiatan intrakurikuler;
2. b.kegiatan kokurikuler; dan/atau
3. c.kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 10

(1)Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
1. a.pendidikan kecakapan;
2. b.pendidikan kepemudaan;
3. c.Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
4. d.pendidikan keterampilan dan kepelatihan;
5. e.pendidikan kesetaraan;
6. f.seminar/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis;
7. g.kebudayaan;
8. h.upacara/peringatan; dan
9. i.kegiatan lain yang mendukung pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
(2)Upacara/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain dilakukan melalui upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
(3)Peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
1. a.kegiatan olahraga;
2. b.kegiatan keilmuan;
3. c.kegiatan sosial;
4. d.kegiatan kebudayaan; dan/atau
5. e.kegiatan lainnya.
(4)Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kearifan dan budaya lokal.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…