DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan Pasal 11A dan Pasal 11B, penyisipan Pasal 17A, penyisipan Pasal 19A, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 188, penyisipan Pasal 198A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan di Kabupaten Banyumas, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang didukung oleh pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat materi muatan yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta peraturan perundang-undangan di bidang perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi dan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73) diubah sebagai berikut:
1.Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Dalam hal rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, Direktur rumah sakit Daerah selaku KPA.
(2)Direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktur rumah sakit umum dan Direktur rumah sakit khusus.

Pasal 11B

(1)Selain selaku KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Direktur rumah sakit Daerah mempunyai tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
7. g.mengusulkan bendahara penerimaan unit organisasi bersifat khusus dan bendahara pengeluaran unit organisasi bersifat khusus kepada PPKD; dan
8. h.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
(2)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Rumah sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam menyusun rencana bisnis anggaran.

2.Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus KPA mengusulkan Bendahara Penerimaan unit organisasi bersifat khusus kepada Bupati.
(2)Bendahara Penerimaan unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

3.Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran unit organisasi bersifat khusus rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada unit organisasi bersifat khusus.
(2)Bendahara Pengeluaran unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. c.melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. f.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.melaksanakan tugas perbendaharaan atas anggaran yang bersumber dari BLUD sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
(3)Pendapatan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipungut oleh unit Perangkat Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD disetorkan dalam Rekening Kas BLUD dan dilaporkan dalam catatan penerimaan akun retribusi Daerah.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sama Daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.hasil pengelolaan dana bergulir;
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. i.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. j.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. k.pendapatan denda pajak Daerah;
12. l.pendapatan denda retribusi Daerah;
13. m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. n.pendapatan dari pengembalian;
15. o.pendapatan dari BLUD; dan
16. p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pendapatan dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikelompokkan dalam akun retribusi.
(7)Ketentuan pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf o merupakan pendapatan dari BLUD di luar pendapatan retribusi Daerah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi Daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh BLUD diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan BLUD diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6.Diantara ketentuan Pasal 198 dan Pasal 199 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 198A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198A

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 10 September 2025 BUPATI BANYUMAS, ttd SADEWO TRI LASTIONO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 10 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-165/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. UMUM Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi tujuan bernegara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian pokok pengelolaan Pemerintahan Daerah sehingga harus diselenggarakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel akan mewujudkan good and clean governance. Sebagai salah satu dasar dan pedoman pengelolaan keuangan daerah telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengubah ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Pasal 43 memberi dasar hukum bagi pembentukan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan ketentuan lebih lanjunya di Pasal 44A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Direktur Rumah Sakit diberikan kewenangan otonomi dalam pengelolaan keuangan, namun demikian karena merupakan unit organisasi maka Direktur Rumah sakit Daerah ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dari Dinas Kesehatan. Dalam Pasal 44A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, kuasa pengguna anggaran direktur rumah sakit diberikan tugas dan wewenang yang khusus dan berbeda dengan pengaturan kuasa pengguna anggaran dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga untuk harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memasukkan substansi kuasa pengguna anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 agar Peraturan Bupati yang disusun nanti dapat harmonis dan selaras serta operasional. Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur mengenai pendapatan daerah, yang mana dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan layanan umum daerah termasuk dalam jenis pelayanan kesehatan yang merupakan obyek retribusi, sehingga mengenai pengelompokan pendapatan asli daerah menjadi kelompok pendapatan retribusi yang pengaturannya sesuai kaidah pengelolaan pendapatan badan layanan umum daerah, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah, sehingga untuk sinkronisasi dan harmonisasi substansi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 105

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…