DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Bentuk Badan Hukum - Pendirian dan Perubahan - Modal - Tata Kelola Perusahaan Yang Baik - Organ BUMD - Direksi - Karyawan BUMD - Badan Pengawas dan Komisaris - Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan - Pengunaan dan Penggunaan Laba - Kerja Sama dengan Pihak Lain - Tuntutan dan Ganti Rugi - Pembubaran, Peleburan dan Perubahan Perusahaan - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah agar berdaya saing dan mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalarn pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.
13.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
14.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
15.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
16.Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
17.Menteri adalah menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
18.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
19.Badan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
20.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
21.Rapat Umum Pemilik Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
22.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
23.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
24.Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat
25.Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan.
26.Tahun Takwim adalah tahun berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini bermaksud memberikan dasar-dasar pendirian, pembinaan dan pengelolaan BUMD di Kabupaten Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.meningkatkan produktifitas, profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan BUMD;
b.mengatur susunan organisasi kepengurusan BUMD dan pertanggungjawabannya sesuai peraturan perundang-undangan;
c.mengatur tata cara pendirian, pembinaan dan pengelolaan BUMD; dan
d.meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk badan hukum;
b.pendirian dan perubahan;
c.modal;
d.tata kelola perusahaan yang baik;
e.organ dan kepegawaian;
f.penugasan Pemerintah Daerah;
g.pinjaman;
h.penggunaan laba
i.kerjasama;
j.perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan;
k.perubahan bentuk hukum;
1. 1.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
m.kepailitan;

BAB IV

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD dengan bentuk:
1. a.Perumda; dan
2. b.Perseroda
(2)BUMD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan harus dmenyesuaikan bentuk badan hukumnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)BUMD yang bidang usahanya menyangkut pelayanan dasar, usaha rintisan dan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat monopoli berbentuk Perumda.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principle of good corporate governance); dan
2. b.mendapatkan laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

(1)BUMD yang bidang usahanya menyangkut usaha ekonomi produktif berbentuk Perseroda.
(2)Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan kegiatan usaha secara professional, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (principle of good corporate governance);
2. b.mendapatkan laba dan/atau keuntungan.

BAB V

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 8

(1)Pendirian dan perubahan Perumda dan Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian atau Perubahan ditetapkan.
(3)Status badan hukum Perseroda diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perseroan Terbatas.

Pasal 9

(1)Tujuan pendirian dan perubahan BUMD adalah:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kearifan lokal.
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(2)Bidang usaha BUMD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 10

(1)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada:
1. a.studi kebutuhan Daerah; dan
2. b.studi kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(2)Studi Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
1. a.aspek pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Studi Kelayakan Bidang Usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup:
1. a.legal;
2. b.ekonomi;
3. c.potensi pasar;
4. d.teknis dan teknologi;
5. e.ketersediaan SDM; dan
6. f.keuangan.
(4)Kebutuhan daerah berdasarkan studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
(5)Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD.
(6)Sebelum mendirikan BUMD Bupati menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapat pertimbangan, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
(7)Penyampaian rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit melampirkan:
1. a.Persetujuan bersama Bupati dengan DPRD;
2. b.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD;
3. c.Studi Kebutuhan Daerah;
4. d.Studi analisa kelayakan usaha;
5. e.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
6. f.Rancangan APBD tahun berkenaan.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017