DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 212

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang, struktur administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto; Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5160);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
25.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6215);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO TAHUN 2019– 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2.Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Purwokerto Kabupaten Banyumas.
3.Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di Kawasan Perkotaan Purwokerto.
4.Desa adalah Desa yang berada di Kawasan Perkotaan Purwokerto.
5.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Banyumas.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17.Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18.Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
20.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
21.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang, dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
22.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional
23.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
24.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25.Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26.Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
27.Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
28.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
29.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
33.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
34.Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala perkotaan dan skala wilayah yang lebih luas.
35.Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala Sub BWP sampai dengan skala perkotaan.
36.Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PLk adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala kecamatan.
37.Pusat Lingkungan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PLdk adalah pusat distribusi sarana pelayanan umum di dalam BWP yang memiliki fungsi pelayanan pada skala desa/kelurahan.
38.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
39.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
40.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
41.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
42.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
43.Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona.
44.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
45.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
46.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
47.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas terdekat dari bidang terluar bangunan tertutup yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap :

a.as jalan, batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang;
b.batas persil yang dikuasai;
c.batas tepi sungai atau saluran air (garis sempadan sungai/saluran air); atau
d.saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api dan sebagainya.
1. 48.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. 49.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
3. 50.Zona menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
4. 51.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
5. 52.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
6. 53.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. 54.Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8. 55.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
9. 56.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
10. 57.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
11. 58.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
12. 59.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai perundang-undangan.
13. 60.Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
14. 61.Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
15. 62.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
16. 63.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17. 64.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. 65.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
19. 66.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. 67.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
21. 68.Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri, selanjutnya disebut Lisiba yang berdiri sendiri, adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain.

Pasal 2

(1)Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto disebut sebagai BWP Purwokerto.
(2)Lingkup ruang BWP Purwokerto berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 9.329 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
(3)Batas-batas BWP Purwokerto, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Kedungbanteng, sebagian Desa Kebocoran dan Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng; Desa Pamijen dan sebagian Desa Rempoah Kecamatan Baturraden; Desa Banjarsari Kulon, sebagian Desa Datar, sebagian Desa Kawungcarang, Desa Kebanggan, dan Desa Sumbang Kecamatan Sumbang;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Serayu;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang; sebagian Desa Bantarwuni, Desa Karangsoka, Desa Bojongsari, dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran; sebagian Desa Pamijen, sebagian Desa Sokaraja Kulon, Desa Karangkedawung, dan Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja; dan Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Sungai Mengaji, Sungai Logawa, dan Desa Jipang Kecamatan Karanglewas.
(4)BWP Purwokerto, terdiri atas:
1. a.kecamatan Purwokerto Utara dengan luas kurang lebih 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi Kelurahan Pabuaran, Kelurahan Sumampir, Kelurahan Grendeng, Kelurahan Karangwangkal, Kelurahan Bancarkembar, Kelurahan Purwanegara, dan Kelurahan Bobosan;
2. b.kecamatan Purwokerto Timur dengan luas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar meliputi Kelurahan Arcawinangun, Kelurahan Mersi, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Kranji, dan Kelurahan Sokanegara;
3. c.kecamatan Purwokerto Selatan dengan luas kurang lebih 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) hektar meliputi Kelurahan Purwokerto Kulon, Kelurahan Purwokerto Kidul, Kelurahan Berkoh, Kelurahan Teluk, Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Karangpucung, dan Kelurahan Tanjung;
4. d.kecamatan Purwokerto Barat dengan luas kurang lebih 740 (tujuh ratus empat puluh) hektar meliputi Kelurahan Pasirmuncang, Kelurahan Kedungwuluh, Kelurahan Bantarsoka, Kelurahan Rejasari, Kelurahan Kober, Kelurahan Pasir Kidul, dan Kelurahan Karanglewas Lor;
5. e.sebagian Kecamatan Patikraja dengan luas kurang lebih 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi Desa Sokawera Kidul, Desa Pegalongan, Desa Patikraja, Desa Kedungrandu, Desa Sidabowa, dan Desa Kedungwringin;
6. f.sebagian Kecamatan Karanglewas dengan luas kurang lebih 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi sebagian Desa Kediri, Desa Pangebatan, Desa Karanglewas Kidul, Desa Pasir Kulon, Desa Pasir Wetan, dan Desa Pasir Lor;
7. g.sebagian Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi Desa Karangsalam Kidul, Desa Beji, sebagian Desa Kebocoran, dan sebagian Desa Kedungbanteng;
8. h.sebagian Kecamatan Baturaden dengan luas kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) hektar meliputi Desa Purwosari, Desa Kutasari, Desa Pandak, dan sebagian Desa Rempoah;
9. i.sebagian Kecamatan Sumbang dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) hektar meliputi Desa Karanggintung, Desa Kedungmalang, Desa Tambaksogra, sebagian Desa Datar, dan sebagian Desa Kawungcarang;
10. j.sebagian Kecamatan Kembaran dengan luas kurang lebih 640 (enam ratus empat puluh) hektar meliputi Desa Tambaksari Kidul, Desa Dukuhwaluh, Desa Ledug, dan sebagian Desa Bantarwuni; dan
11. k.sebagian Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 807 (delapan ratus tujuh) hektar meliputi sebagian Desa Pamijen, sebagian Desa Sokaraja Kulon, Desa Karangnanas, Desa Karangrau, dan Desa Wiradadi.
(5)BWP Purwokerto dibagi menjadi 9 (sembilan) Sub BWP yang terdiri atas:
1. a.Sub BWP I dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Kelurahan Kober;
  2. 2.sebagian Kelurahan Bantarsoka;
  3. 3.sebagian Kelurahan Kedungwuluh;
  4. 4.sebagian Kelurahan Sokanegara;
  5. 5.sebagian Kelurahan Kranji;
  6. 6.sebagian Kelurahan Purwokerto Lor;
  7. 7.sebagian Purwokerto Wetan; dan
  8. 8.sebagian Kelurahan Arcawinangun.
2. b.Sub BWP II dengan luas kurang lebih 2.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Desa Kebocoran;
  2. 2.sebagian Desa Pasir Wetan;
  3. 3.sebagian Desa Karangsalam Kidul;
  4. 4.Desa Beji;
  5. 5.Kelurahan Bobosan;
  6. 6.sebagian Kelurahan Kober;
  7. 7.Kelurahan Purwanegara;
  8. 8.Desa Purwosari;
  9. 9.Kelurahan Sumampir;
  10. 10.Kelurahan Pabuaran;
  11. 11.Kelurahan Bancarkembar;
  12. 12.sebagian Purwokerto Lor;
  13. 13.Kelurahan Grendeng;
  14. 14.Kelurahan Karangwangkal;
  15. 15.sebagian Kelurahan Arcawinangun;
  16. 16.Desa Tambaksari Kidul;
  17. 17.sebagian Desa Bantarwuni.
  18. 18.Desa Tambaksogra;
  19. 19.Desa Karanggintung,
  20. 20.Desa Kedungmalang;
  21. 21.sebagian Desa Kawungcarang;
  22. 22.sebagian Desa Datar;
  23. 23.Desa Pandak;
  24. 24.sebagian Desa Rempoah; dan
  25. 25.Desa Kutasari.
3. c.Sub BWP III dengan luas kurang lebih 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Kelurahan Purwokerto Wetan;
  2. 2.sebagian Kelurahan Arcawinangun;
  3. 3.Desa Dukuhwaluh;
  4. 4.Desa Ledug;
  5. 5.sebagian Kelurahan Mersi;
  6. 6.sebagian Kelurahan Berkoh; dan
  7. 7.sebagian Kelurahan Purwokerto Kidul.
4. d.Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 1.040 (seribu empat puluh) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Kelurahan Mersi
  2. 2.sebagian Desa Pamijen;
  3. 3.sebagian Desa Sokaraja Kulon,
  4. 4.Desa Karangnanas;
  5. 5.Desa Wiradadi;
  6. 6.sebagian Desa Karangrau; dan
  7. 7.sebagian Kelurahan Teluk.
5. e.Sub BWP V dengan luas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Kelurahan Berkoh;
  2. 2.sebagian Kelurahan Purwokerto Kidul;
  3. 3.sebagian Kelurahan Purwokerto Kulon;
  4. 4.sebagian Kelurahan Karangpucung;
  5. 5.sebagian Kelurahan Karangklesem; dan
  6. 6.sebagian Kelurahan Teluk.
6. f.Sub BWP VI dengan luas kurang lebih 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Kelurahan Bantarsoka;
  2. 2.sebagian Kelurahan Kedungwuluh;
  3. 3.sebagian Kelurahan Sokanegara;
  4. 4.sebagian Kelurahan Kranji;
  5. 5.sebagian Kelurahan Purwokerto Kulon;
  6. 6.sebagian Kelurahan Karangpucung;
  7. 7.Kelurahan Tanjung;
  8. 8.sebagian Kelurahan Pasirmuncang;
  9. 9.Desa Kedungwringin;
  10. 10.sebagian Desa Pangebatan; dan
  11. 11.sebagian Desa Kediri.
7. g.Sub BWP VII dengan luas kurang lebih 1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Kelurahan Bantarsoka;
  2. 2.sebagian Kelurahan Kober;
  3. 3.sebagian Desa Karangsalam Kidul;
  4. 4.Kelurahan Rejasari;
  5. 5.sebagian Kelurahan Pasirmuncang;
  6. 6.sebagian Desa Kedungbanteng;
  7. 7.Desa Pasir Lor;
  8. 8.sebagian Desa Pasir Wetan,
  9. 9.Desa Pasir Kulon;
  10. 10.Kelurahan Pasir Kidul;
  11. 11.Kelurahan Karanglewas Lor;
  12. 12.Desa Karanglewas Kidul;
  13. 13.sebagian Desa Pangebatan; dan
  14. 14.sebagian Desa Kediri.
8. h.Sub BWP VIII dengan luas kurang lebih 654 (enam ratus lima puluh empat) hektar, meliputi:
  1. 1.sebagian Kelurahan Teluk;
  2. 2.sebagian Kelurahan Karangklesem;
  3. 3.sebagian Kelurahan Karangpucung;
  4. 4.sebagian Kelurahan Tanjung;
  5. 5.Desa Sidabowa; dan
  6. 6.sebagian Desa Kedungwringin.
9. i.Sub BWP IX dengan luas kurang lebih 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) hektar, meliputi:
  1. 1.Desa Kadungrandu;
  2. 2.Desa Patikraja;
  3. 3.Desa Pegalongan; dan
  4. 4.Desa Sokawera Kidul.

Pasal 3

(1)RDTR BWP Purwokerto berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)RDTR BWP Purwokerto ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)RDTR BWP Purwokerto dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu kali) dalam dalam 5 (lima) tahun apabila:
1. a.terjadi perubahan-perubahan RTRW Provinsi/Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang BWP RDTR; dan/atau
2. b.terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan perubahan batas wilayah daerah.

BAB II

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Penataan ruang BWP Purwokerto bertujuan mewujudkan Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, berbasis pengembangan pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan, pariwisata, serta didukung terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 5

Rencana struktur ruang terdiri atas:

a.Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
b.Rencana Jaringan Transportasi; dan
c.Rencana Jaringan Prasarana.

Pasal 6

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPKP);
2. b.sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPKP); dan
3. c.pusat lingkungan (PL).
(2)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)PPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terletak di Sub BWP I Blok 1-005 di kawasan Alun-alun Purwokerto.
(2)Fungsi PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pusat perdagangan, jasa, pemerintahan, dan pendidikan skala regional dan nasional, serta didukung oleh fungsi perkotaan lainnya.

Pasal 8

(1)SPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.SPPKP-1 terletak di Sub BWP II Blok 2-001 di kawasan Universitas Jenderal Soedirman;
2. b.SPPKP-2 terletak di Sub BWP III Blok 3-003 di kawasan Universitas Muhammadiyah;
3. c.SPPKP-3 terletak di Sub BWP IV Blok 4-004 di kawasan Perkantoran UPT Dinas PU;
4. d.SPPKP-4 terletak di Sub BWP V Blok 5-003 di kawasan Terminal Bulupitu;
5. e.SPPKP-5 terletak di Sub BWP VI Blok 6-004 di kawasan sekitar Kantor Unit Pracetak Buntu;
6. f.SPPKP-6 terletak di Sub BWP VII Blok 7-003 di kawasan Pasar Karanglewas;
7. g.SPPKP-7 terletak di Sub BWP VIII Blok 8-004 di kawasan sekitar Kantor Desa Sidabowa; dan
8. h.SPPKP-8 terletak di Sub BWP IX Blok 9-003 di kawasan Pasar Patikraja.
(2)Fungsi SPPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.SPPKP-1 fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan skala regional dan nasional;
2. b.SPPKP-2 fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan skala regional dan nasional;
3. c.SPPKP-3 fungsi utamanya sebagai pusat perkantoran dan perdagangan skala perkotaan;
4. d.SPPKP-4 fungsi utamanya sebagai pusat perkantoran dan perdagangan jasa skala perkotaan;
5. e.SPPKP-5 fungsi utamanya sebagai perkantoran dan perdagangan jasa skala perkotaan;
6. f.SPPKP-6 fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan;
7. g.SPPKP-7 fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan; dan
8. h.SPPKP-8 fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa skala perkotaan.

Pasal 9

(1)Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.pusat lingkungan kecamatan (PLk); dan
2. b.pusat lingkungan desa/kelurahan (PLdk).
(2)PLk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.PLk-1 terletak di Sub BWP II Blok 2-006, pusat kegiatannya di Kawasan Pasar Cermai;
2. b.PLk-2 terletak di Sub BWP II Blok 2-005, pusat kegiatannya di Kawasan Pasar Tambaksogra;
3. c.PLk-3 terletak di Sub BWP II Blok 2-001, pusat kegiataanya di Kawasan Rumah Sakit Wijayakusuma (DKT);
4. d.PLk-4 terletak di Sub BWP I Blok 1-007, pusat kegiatannya berada SMKN 1 Purwokerto;
5. e.PLk-5 terletak di Sub BWP V Blok 5-005, pusat kegiatannya berada di Puskesmas Purwokerto Selatan;
6. f.PLk-6 terletak di Sub BWP VI Blok 7-005, pusat kegiatannya berada di SDN 1 Bantarsoka; dan
7. g.PLk-7 terletak di Sub BWP VII Blok 7-007, pusatnya kegiatannya di Kawasan SMPN 1 Kedungbanteng.
(3)Fungsi PLk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.PLk-1 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
2. b.PLk-2 fungsi utamanya sebagai layanan pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan jasa;
3. c.PLk-3 fungsi utamanya sebagai layanan pusat pemerintahan, perdagangan jasa, dan kesehatan;
4. d.PLk-4 fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan jasa;
5. e.PLk-5 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kesehatan;
6. f.PLk-6 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perdagangan jasa; dan
7. g.PLk-7 fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan pendidikan.
(4)PLdk kelurahan dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.PLdk-1 terletak di Sub BWP I Blok 1-003 pusat kegiatannya di Pasar Sarimulyo;
2. b.PLdk-2 terletak di Sub BWP I Blok 1-008 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Sokanegara;
3. c.PLdk-3 terletak di Sub BWP I Blok 1-003 pusat kegiatannya di Pasar Cikebrok;
4. d.PLdk-4 terletak di Sub BWP II Blok 2-007 pusat kegiatannya di Kantor Desa Beji;
5. e.PLdk-5 terletak di Sub BWP II Blok 2-003 pusat kegiatannya di SDN 5 Purwanegara;
6. f.PLdk-6 terletak di Sub BWP II Blok 2-005 pusat kegiatannya di Kantor Desa Kedungmalang;
7. g.PLdk-7 terletak di Sub BWP II Blok 2-004 pusat kegiatannya di Kantor Desa Karangsalam Kidul;
8. h.PLdk-8 terletak di Sub BWP II Blok 2-006 pusat kegiatannya di Kantor Desa Pandak;
9. i.PLdk-9 terletak di Sub BWP II Blok 2-001 pusat kegiatannya di SDN 4 Grendeng;
10. j.PLdk-10 terletak di Sub BWP II Blok 2-003 pusat kegiatannya di SDN 2 Kober;
11. k.PLdk-11 terletak di Sub BWP II Blok 2-001 pusat kegiatannya di SDN 1 dan 2 Bancarkembar;
12. l.PLdk-12 terletak di Sub BWP II Blok 2-006 pusat kegiatannya di Kantor Desa Kutasari;
13. m.PLdk-13 terletak di Sub BWP II Blok 2-002 pusat kegiatannya di SMPN 9 Purwokerto;
14. n.PLdk-14 terletak di Sub BWP III Blok 3-004 pusat kegiatannya di Puskesmas I Purwokerto timur;
15. o.PLdk-15 terletak di Sub BWP III Blok 3-001 pusat kegiatannya di SDN Ledug;
16. p.PLdk-16 terletak di Sub BWP III Blok 3-004 pusat kegiatannya di Pasar Arcawinangun;
17. q.PLdk-17 terletak di Sub BWP III Blok 3-004 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Purwokerto Wetan;
18. r.PLdk-18 terletak di Sub BWP III Blok 3-002 pusat kegiatannya di RS Margono Soekarjo;
19. s.PLdk-19 terletak di Sub BWP IV Blok 4-005 pusat kegiatannya di Puskesmas Pembantu Karangnanas;
20. t.PLdk-20 terletak di Sub BWP IV Blok 4-002 pusat kegiatannya di SDN Wiradadi;
21. u.PLdk-21 terletak di Sub BWP IV Blok 4-002 pusat kegiatannya di Rencana Fasilitas Pendidikan;
22. v.PLdk-22 terletak di Sub BWP IV Blok 4-005 pusat kegiatannya di SDN 3 Teluk;
23. w.PLdk-23 terletak di Sub BWP IV Blok 9-004 pusat kegiatannya di Rencana Fasilitas Pendidikan;
24. x.PLdk-24 terletak di Sub BWP V Blok 5-004 pusat kegiatannya di kantor kelurahan Berkoh;
25. y.PLdk-25 terletak di Sub BWP V Blok 5-001pusat kegiatannya di Terminal Bulupitu;
26. z.PLdk-26 terletak di Sub BWP V Blok 5-002 pusat kegiatannya di SDN 1 dan 2 Teluk; aa. PLdk-27 terletak di Sub BWP VI Blok 6-003 pusat kegiatannya di SDN 4,5,6 Kranji; bb. PLdk-28 terletak di Sub BWP I Blok 1-002 pusat kegiatannya di Pasar Wage; cc. PLdk-29 terletak di Sub BWP VI Blok 6-001 pusat kegiatannya di SDN 1 Kedungwringin; dd. PLdk-30 terletak di Sub BWP VI Blok 6-003 pusat kegiatannya di Rencana RTH; ee. PLdk-31 terletak di Sub BWP VI Blok 6-004 pusat kegiatannya di Kodim 0701 Banyumas; ff. PLdk-32 terletak di Sub BWP V Blok 5-006 pusat kegiatannya di Pasar Proliman; gg. PLdk-33 terletak di Sub BWP VII Blok 7-001 pusat kegiatannya di Kantor Desa Kediri; hh. PLdk-34 terletak di Sub BWP VII Blok 7-006 pusat kegiatannya di SDN Pasir Lor; ii. PLdk-35 terletak di Sub BWP VII Blok 7-003 pusat kegiatannya di Kantor Desa Pangebatan; jj. PLdk-36 terletak di Sub BWP VII Blok 7-005 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Pasir Kidul; kk. PLdk-37 terletak di Sub BWP VII Blok 7-002 pusat kegiatannya di Kantor Kelurahan Pasirmuncang; ll. PLdk-38 terletak di Sub BWP VIII Blok 8-005 pusat kegiatannya di SDN 1 dan 2 Karangklesem; mm. PLdk-39 terletak di Sub BWP VIII Blok 8-006 pusat kegiatannya di SDN 4 Karangpucung; nn. PLdk-40 terletak di Sub BWP IX Blok 9-003 pusat kegiatannya di SDN 1 Kedungrandu; oo. PLdk-41 terletak di Sub BWP IX Blok 9-002 pusat kegiatannya di Kantor Desa Pegalongan; pp. PLdk-42 terletak di Sub BWP IX Blok 9-001 pusat kegiatannya di Kantor Desa Sokawera Kidul; dan qq. PLdk-43 terletak di Sub BWP IX Blok 9-006 pusat kegiatannya di SDN 2 Kedungrandu.
(5)Fungsi PLdk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.PLdk-1 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
2. b.PLdk-2 sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan jasa dan kesehatan;
3. c.PLdk-3 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
4. d.PLdk-4 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
5. e.PLdk-5 sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perdagangan jasa;
6. f.PLdk-6 sebagai pusat kegiatan pemerintahan;
7. g.PLdk-7 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
8. h.PLdk-8 sebagai pusat kegiatan pemerintahan;
9. i.PLdk-9 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
10. j.PLdk-10 sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan perdagangan jasa;
11. k.PLdk-11 sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perdagangan jasa;
12. l.PLdk-12 sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pemerintahan;
13. m.PLdk-13 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
14. n.PLdk-14 sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kesehatan dan perdagangan jasa;
15. o.PLdk-15 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
16. p.PLdk-16 sebagai pusat kegiatan perdagangan jasa;
17. q.PLdk-17 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
18. r.PLdk-18 sebagai pusat kegiatan kesehatan;
19. s.PLdk-19 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kesehatan;
20. t.PLdk-20 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan;
21. u.PLdk-21 sebagai pusat kegiatan pendidikan;
22. v.PLdk-22 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
23. w.PLdk-23 sebagai pusat kegiatan pendidikan;
24. x.PLdk-24 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan jasa;
25. y.PLdk-25 sebagai pusat kegiatan transportasi;
26. z.PLdk-26 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; aa. PLdk-27 sebagai pusat Kegiatan Pendidikan dan Perdagangan Jasa; bb. PLdk-28 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa; cc. PLdk-29 sebagai pusat kegiatan pendidikan; dd. PLdk-30 sebagai pusat kegiatan Ruang Terbuka Hijau; ee. PLdk-31 sebagai pusat Pertahanan dan Keamanan; ff. PLdk-32 sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa; gg. PLdk-33 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; hh. PLdk-34 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; ii. PLdk-35 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; jj. PLdk-36 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; kk. PLdk-37 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; ll. PLdk-38 sebagai pusat kegiatan pendidikan; mm. PLdk-39 sebagai pusat kegiatan pendidikan; nn. PLdk-40 sebagai pusat kegiatan pemerintahan; oo. PLdk-41 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; pp. PLdk-42 sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pendidikan; dan qq. PLdk-43 sebagai pusat kegiatan pendidikan.

Pasal 10

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.rencana jaringan jalan;
b.rencana jaringan rel kereta api;
c.rencana jaringan transportasi umum;
d.rencana jalur pejalan kaki;
e.rencana jalur sepeda; dan
f.rencana jalan lainnya.

Pasal 11

(1)Rencana jaringan jalan berdasarkan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
1. a.jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
2. b.jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten; dan
3. c.jaringan jalan kabupaten.
(2)Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.jaringan jalan arteri primer penghubung Purwokerto–Patikraja;
2. b.jaringan jalan arteri sekunder jalur lingkar Patikraja;
3. c.jalan kolektor primer (JKP-1), meliputi:
  1. 1.jalan Purwokerto-Tegal;
  2. 2.jalan Jenderal Sudirman;
  3. 3.jalan underpass Jalan Jenderal Sudirman
  4. 4.jalan Pattimura;
  5. 5.jalan Yos Sudarso;
  6. 6.jalan Veteran;
  7. 7.jalan Gerilya; dan
  8. 8.jalan Suparjo Rustam.
(4)jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer (JKP-2), meliputi:
1. a.jalan penghubung Purwokerto-Baturraden termasuk Jalan Overste Isdiman dan Jalan HR. Bunyamin;
2. b.jalan penghubung Kaliori-Patikraja;
3. c.jalan Dr. Gumbreg;
4. d.jalan Raden Patah;
5. e.jalan Sunan Bonang; dan
6. f.jalan Sunan Ampel.
(5)Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan jalan berdasarkan hirarki fungsi jalan, meliputi:
1. a.sistem jaringan jalan primer,meliputi:
  1. 1.jalan kolektor primer; dan
  2. 2.jalan lokal primer.
2. b.sistem jaringan jalan sekunder,meliputi:
  1. 1.jalan kolektor sekunder; dan
  2. 2.jalan lokal sekunder.
3. c.jalan lingkungan.
(6)Jaringan jalan kolektor primer (JKP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a angka 1, meliputi:
1. a.jalan Pegalongan – Gunung Tugel – Purwokerto Selatan;
2. b.jalan Wahid Hasyim;
3. c.jalan penghubung Dukuhwaluh – Kembaran – Sumbang – Purbalingga;
4. d.jalan M. Yamin;
5. e.jalan SMP 5;
6. f.jalan Sultan Agung;
7. g.jalan Menteri Supeno;
8. h.jalan penghubung Karangnanas-Sokawera Kidul;
9. i.jalan Sunan Kalijaga;
10. j.jalan Moh. Besar; dan
11. k.jalan Jenderal Suprapto.
(7)Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(8)Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1, meliputi:
1. a.jalan DI. Panjaitan;
2. b.jalan Gatot Subroto;
3. c.jalan HOS. Notosuwiryo;
4. d.jalan Jend. Sutoyo;
5. e.jalan Kom. Bambang Suprapto;
6. f.jalan Martadirja I;
7. g.jalan Pahlawan;
8. h.jalan Pemuda;
9. i.jalan S. Parman;
10. j.jalan Senopati;
11. k.jalan Stasiun;
12. l.jalan Suwatio;
13. m.jalan penghubung Purwokerto-Patikraja ke Jalan Gunung Tugel- Pegalongan;
14. n.jalan penghubung Gerilya-Sudirman; dan
15. o.jalan penghubung Jalan HOS. Notosuwiryo-Jalan Suwatio.
(9)Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2, meliputi:
1. a.jaringan jalan yang melayani pergerakan setempat dan menghubungkan ke zona perumahan; dan
2. b.jaringan jalan sebagai akses utama yang menghubungkan ke zona- zona perumahan, meliputi:
  1. 1.jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-002, 9-003, 9-005;
  2. 2.jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-003;
  3. 3.jalan lokal sekunder di Sub BWP IX blok 9-001, 9-002, 9-004, 9- 005;
  4. 4.jalan lokal sekunder di Sub BWP IV blok 4-001, 4-002, 4-003 dan 4-004; dan
  5. 5.jalan lokal sekunder di Kawasan Gerilya-Sudirman Sub BWP VI blok 6-003.
(10)Jaringan jalan lingkungan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di zona perumahan dan zona lainnya di Sub BWP I sampai dengan Sub BWP IX.

Isi peraturan

Teks212PDFHirarki

Memuat teks peraturan…