DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penyertaan modal, penganggaran dan realisasi penyertaan modal, penatausahaan dan penyertaan modal, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 - 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2020 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah adalah Lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional;
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada Bank Jateng.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional Bank Jateng;
2. b.meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal pada Bank Jateng ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyertaan modal pada Bank Jateng dapat berbentuk uang dan/atau barang.
(3)Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
(4)Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.tanah dan/ atau bangunan;
2. b.selain tanah dan/ atau bangunan.
(5)Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan Tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp36.919.000.000,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah).

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam Bank Jateng pada Tahun 2020 – 2023 paling banyak sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:

a.Paling banyak sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun 2020;
b.Paling banyak sebesar Rp5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun 2021;
c.Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada Tahun 2022;
d.Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada Tahun 2023.

BAB III

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Penyertaan modal pada Bank Jateng ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada Bank Jateng yang telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan, dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Realisasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Kas Umum.
(4)Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke Bank Jateng.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Bank Jateng dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Bupati dapat dibantu oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 10

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…