DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 4, penyisipan angka 13A, penambahan huruf j Pasal 5 ayat (2), perubahan Pasal 6 ayat (1), penyisipan Bab VIIA, perubahan Pasal 74, penghapusan Bab XIII, penghapusan Pasal 77, perubahan Pasal 79.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada perkembangannya di Kabupaten Banyumas terkait dengan Objek yang diduga Cagar Budaya mengalami peningkatan sehingga perlu dilakukan pengkajian untuk dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya dan dapat berpengaruh pada kelestarian atas benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya;
c.bahwa berkaitan dengan Cagar Budaya di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya;
d.bahwa Pelindungan dan pengelolaan tidak hanya diberlakukan untuk Cagar Budaya akan tetapi juga terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dicatat dan diberi Perlindungan hukum terhadapnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); SALINAN jdih.banyumaskab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 angka yakni angka 13A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Banyumas. jdih.banyumaskab.go.id
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas.
7.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 13A. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
14.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16.Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya. jdih.banyumaskab.go.id
17.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
19.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
20.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
21.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
22.Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
24.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
25.Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
26.Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
27.Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat provinsi yang ditetapkan Gubernur.
28.Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan Bupati.
29.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat.
30.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
31.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. jdih.banyumaskab.go.id
32.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
35.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
36.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
37.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
38.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40.Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
42.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ditambahkan 1 huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. jdih.banyumaskab.go.id
(2)Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
1. a.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
2. b.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
3. c.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
4. d.menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
5. e.menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
6. f.memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
7. g.menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
8. h.melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
9. i.mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya; dan
10. j.melaksanakan Pendaftaran ODCB.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:
1. a.menyelenggarakan Register Nasional terhadap ODCB yang dimiliki atau dikuasai Setiap orang, hasil penemuan, dan/atau hasil pencarian;
2. b.menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
3. c.mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah kecamatan;
4. d.menghimpun data Cagar Budaya;
5. e.menetapkan peringkat Cagar Budaya;
6. f.menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
7. g.membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
8. h.menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
9. i.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
10. j.mengelola kawasan Cagar Budaya;
11. k.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
12. l.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
13. m.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
14. n.memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
15. o.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten; jdih.banyumaskab.go.id
16. p.menetapkan batas situs dan kawasan; dan
17. q.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
(2)Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat Tim Ahli.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemeliharaan kawasan dan bangungan Cagar Budaya.
(4)Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 BAB yakni BAB VIIA BAB VIIA REGISTRASI ODCB
5.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB harus mendaftarkan kepada Bupati tanpa dipungut biaya.
(2)Pelaksanaan pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 23B

(1)Pengkajian ODCB dilaksanakan oleh Tim Ahli cagar Budaya.
(2)Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
1. a.identifikasi;
2. b.klasifikasi; dan
3. c.penilaian kriteria ODCB.
(3)Hasil Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan rekomendasi Penetapan status ODCB sebagai Cagar budaya atau bukan Cagar Budaya.

Pasal 23C

Bupati menetapkan status ODCB menjadi cagar budaya berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya melalui keputusan. jdih.banyumaskab.go.id

6.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya Bupati membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) orang ahli pelestarian cagar budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Nasional.
(3)Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
(4)Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
2. b.melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
3. c.merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
4. d.merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
5. e.merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan BAB XIII dihapus.
8.Ketentuan Pasal 77 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 41, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat

(2), Pasal 62, Pasal 72, dan Pasal 73, diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.banyumaskab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 27 Juli 2023 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 27 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-122/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H. Penata Tingkat I NIP. 197505312009031002 jdih.banyumaskab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG CAGAR BUDAYA I. UMUM Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentukan peraturan daerah tentang cagar budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 82

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…