DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, penyisipan Pasal 4A, perubahan Bab V, perubahan Pasal 8, penambahan Bagian Kelima dan Bagian Keenam, penyisipan Pasal 13A dan Pasal 13B, perubahan Pasal 20, penambahan judil pada Bagian Kedua Bab VI, penyisipan Pasal 20A, perubahan Pasal 21, perubahan ayat (5) Pasal 22, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 36 ayat (2), perubahan Pasal 40, penghapusan Pasal 41, perubahan Pasal 49, perubahan Pasal 51, perubahan Pasal 53, perubahan Pasal 55, penyisipan Pasal 55A sampai dengan Pasal 55I, penambahan Paragraf 5 diantara Pasal 55B dan Pasal 55C, penambahan Paragraf 6 diantara Pasal 55C dan Pasal 55D, perubahan Pasal 56, perubahan Pasal 57 ayat (2), perubahan Pasal 61 ayat (1), perubahan Pasal 63, perubahan Pasal 71 ayat (1), penyisipan Pasal 85A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh serta sebagai upaya penanganan tanggap darurat dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah;
c.bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, namun peraturan yang telah ada saat ini belum mengatur mengenai dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menunjang upaya penanganan bencana di Kabupaten Banyumas, belum memunculkan peran pihak lainnya yaitu sivitas akademika dan pers serta belum mengatur peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- SALINAN Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Bupati adalah Bupati Banyumas.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga Pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
13.Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
14.Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disingkat Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan.
15.Sekretariat SPAB adalah kelembagaan adhoc yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan program SPAB.
16.Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
17.Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
19.Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
20.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
26.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
27.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
28.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
29.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
31.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
32.Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33.Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
34.Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas Jitupasna untuk periode waktu tertentu.
35.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
36.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
37.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan hartabenda dan gangguan kegiatan masyarakat.
38.Kajian Resiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
39.Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
40.Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
41.Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
42.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
43.Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
44.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
45.Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
46.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
47.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
48.Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
49.Forum Pengurangan Resiko Bencana adalah adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi atau kelompok pemangku kepentingan yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
50.Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
51.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
52.Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
53.Sivitas Akademika adalah masyarakat kademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
54.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
55.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
56.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran penanggulangan bencana di Daerah meliputi:
1. a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. c.pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam rencana tata ruang wilayah;
4. d.pemenuhan prioritas penanggulangan bencana pada sektor pendidikan, ketahanan pangan, pariwisata dan kesehatan;
5. e.pelibatan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
6. f.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD
(3)Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk BPBD untuk melaksanakan fungsi :
1. a.koordinasi;
2. b.komando; dan
3. c.pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Pemenuhan prioritas penanggulangan bencana pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diselenggarakan dalam bentuk Program SPAB.
(2)Ruang lingkup Program SPAB meliputi pada saat prabencana, dalam situasi darurat bencana dan pada saat pascabencana.
(3)Dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membentuk Sekretariat SPAB yang berfungsi sebagai Sekber SPAB Daerah.
(4)Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)memiliki tugas perencanaan aksi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(5)Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana kepada Bupati melalui Ketua Sekber SPAB Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, PERS DAN SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 8

Lembaga Usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Kemasyarakatan, Pers dan Sivitas Akademika mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6.Setelah Bagian Keempat ditambahkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kelima dan Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Sivitas Akademika Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat turut serta dalam penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

Pasal 13B

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan dan kontrol sosial dapat turut serta dalam penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(3)Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
(4)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana.
(5)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak bencana;
4. d.pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
(6)Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9.Ditambahkan judul pada Bagian Kedua BAB VI, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) disusun berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi dan Lembaga terkait.
(2)Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(4)Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
(2)Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar bencana;
4. d.peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
5. e.penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana; dan
6. f.Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
(3)Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12.Ketentuan ayat (5) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
(2)Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.
(3)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(4)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1).
(6)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

13.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…