DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penyertaan modal, penganggaran dan realisasi penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya (Perseroda) Tahun 2021 - 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA TAHUN 2021- 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Banyumas Investama Jaya yang selanjutnya disebut Perseroda Banyumas Investama Jaya adalah Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
6.Modal adalah sejumlah uang dan/atau barang yang dipergunakan sebagai pokok untuk menjalankan usaha.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan uang/dan atau kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional;
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada Perseroda Banyumas Investama Jaya.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memenuhi kewajiban pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah;
2. b.meningkatkan kemampuan operasional Perseroda Banyumas Investama Jaya;
3. c.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal pada Perseroda Banyumas Investama Jaya dapat berbentuk uang dan/atau barang.
(2)Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
(3)Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.tanah dan/atau bangunan;
2. b.selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Banyumas Investama Jaya sampai dengan Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam Perseroda Banyumas Investama Jaya pada Tahun 2021 - 2023 sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Tahun 2021.
2. b.Sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada Tahun 2022.
3. c.Sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada Tahun 2023.

BAB III

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada Perseroda Banyumas Investama Jaya ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Dana penyertaan modal pada Perseroda Banyumas Investama Jaya yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan/dicairkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke Perseroda Banyumas Investama Jaya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Perseroda Banyumas Investama Jaya dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan BUMD.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan BUMD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. NOMOR REGISTRER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (14-315/2020) Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 11 Desember 2020 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto Pada tanggal 11 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 35 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA TAHUN 2021- 2023 I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD, Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pendapatan asli Daerah, antara lain melalui penyertaan moda Pemerintah Daerah pada Perseroda Banyumas Investama Jaya. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perseroda Banyumas Investama Jaya disebutkan bahwa modal dasar Perseroda Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus disetor penuh paling lambat pada Tahun 2020. Modal dasar yang belum disetor akan dipenuhi paling lambat 5 (lima) tahun setelah Nomor 2 Tahun 2019 ditetapkan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Perseroda Banyumas Investama Jaya dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada Perseroda Banyumas Investama Jaya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…