DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD tahun anggaran 2025 semula berjumlah Rp4.092.600.000.000,00 (empat triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp64.453.069.002,00 (enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.028.146.930.998,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula berjumlah Rp4.092.600.000.000,00 (empat triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp64.453.069.002,00 (enam puluh empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.028.146.930.998,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah; semula : Rp3.905.151.326.267,00 bertambah : Rp20.473.477.679,00 jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan : Rp 3.925.624.803.946,00
b.Belanja Daerah; dan semula : Rp4.013.637.569.630,00 berkurang : Rp64.453.069.002,00 jumlah Belanja Daerah setelah perubahan : Rp3.949.184.500.628,00 defisit setelah perubahan : Rp-23.559.696.682,00
c.Pembiayaan 1) penerimaan Pembiayaan semula : Rp187.448.673.733,00 berkurang : Rp84.926.546.681,00 jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp102.522.127.052,00 2) pengeluaran Pembiayaan semula : Rp78.962.430.370,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp78.962.430.370,00 jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan : Rp23.559.696.682,00 sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan : Rp0,00

BAB III

PENDAPATAN DAERAH SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp3.925.624.803.946,00 (tiga triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; semula : Rp1.165.627.706.267,00 bertambah : Rp22.208.960.106,00 jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan : Rp1.187.836.666.373,00
b.pendapatan transfer; dan semula : Rp2.739.523.620.000,00 berkurang : Rp9.977.326.288,00 jumlah pendapatan transfer setelah perubahan : Rp2.729.546.293.712,00
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula : Rp0,00 bertambah : Rp8.241.843.861,00 Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan : Rp8.241.843.861,00

Pasal 4

(1)Perubahan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.pajak Daerah; semula : Rp538.655.855.427,00 berkurang : Rp24.800.000.000,00 pajak Daerah setelah perubahan : Rp513.855.855.427,00
2. b.retribusi Daerah; semula : Rp544.188.550.457,00 bertambah : Rp28.006.295.076,00 retribusi daerah setelah perubahan : Rp572.194.845.533,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan semula : Rp31.326.114.383,00 berkurang : Rp3.200.677.819,00 hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp28.125.436.564,00
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula : Rp51.457.186.000,00 bertambah : Rp22.203.342.849,00 lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan : Rp73.660.528.849,00
(2)Perubahan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat; dan semula : Rp2.563.232.066.000,00 berkurang : Rp33.676.204.000,00 jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan : Rp2.529.555.862.000,00
2. b.transfer antardaerah semula : Rp176.291.554.000,00 bertambah : Rp23.698.877.712,00 jumlah transfer antardaerah setelah perubahan : Rp199.990.431.712,00
(3)Perubahan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
1. a.hibah; semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pendapatan hibah setelah perubahan : Rp0,00
2. b.dana darurat; dan semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah dana darurat setelah perubahan : Rp0,00
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula : Rp0,00 bertambah : Rp8.241.843.861,00 jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan setelah perubahan : Rp8.241.843.861,00

BAB IV

BELANJA DAERAH SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 5

Belanja Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp3.949.184.500.628,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) meliputi:

a.belanja operasi; semula : Rp3.022.400.406.398,89 berkurang : Rp96.222.676.687,74 jumlah belanja operasi setelah perubahan : Rp2.926.177.729.711,15
b.belanja modal; semula : Rp376.218.580.155,11 bertambah : Rp14.219.762.052,82 jumlah belanja modal setelah perubahan : Rp390.438.342.207,93
c.belanja tidak terduga; dan semula : Rp10.000.000.000,00 berkurang : Rp8.458.925.000,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp1.541.075.000,00
d.belanja transfer semula : Rp605.018.583.076,00 bertambah : Rp26.008.770.632,92 jumlah belanja transfer setelah perubahan : Rp631.027.353.708,92

Pasal 6

(1)Perubahan belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:
1. a.belanja pegawai; semula : Rp1.863.122.059.650,88 berkurang : Rp100.502.012.955,55 jumlah belanja pegawai setelah perubahan : Rp1.762.620.046.695,33
2. b.belanja barang dan jasa; semula : Rp1.030.398.175.979,01 berkurang : Rp5.059.826.510,19 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan : Rp1.025.338.349.468,82
3. c.belanja bunga; semula : Rp4.772.414.550,00 bertambah : Rp485.000.000,00 jumlah belanja bunga setelah perubahan : Rp5.257.414.550,00
4. d.belanja subsidi; semula : Rp98.000.000,00 berkurang : Rp78.000.000,00 jumlah belanja subsidi setelah perubahan : Rp20.000.000,00
5. e.belanja hibah; dan semula : Rp110.084.770.419,00 bertambah : Rp8.833.804.678,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan : Rp118.918.575.097,00
6. f.belanja bantuan sosial semula : Rp13.924.985.800,00 bertambah : Rp98.358.100,00 jumlah belanja sosial setelah perubahan : Rp14.023.343.900,00
(2)Perubahan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah; semula : Rp4.235.000.000,00 bertambah : Rp8.712.500.000,00 jumlah belanja modal tanah setelah perubahan : Rp12.947.500.000,00
2. b.belanja modal peralatan mesin; semula : Rp114.209.343.989,00 berkurang : Rp7.446.621.687,18 jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan : Rp106.762.722.301,82
3. c.belanja modal gedung dan bangunan; semula : Rp133.474.261.666,00 berkurang : Rp4.635.745.401,00 jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan : Rp128.838.516.265,00
4. d.belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; semula : Rp89.667.471.500,11 bertambah : Rp17.017.216.180,00 jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan : Rp106.684.687.680,11
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan semula : Rp34.602.503.000,00 bertambah : Rp472.412.961,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan : Rp35.074.915.961,00
6. f.belanja modal aset lainnya semula : Rp30.000.000,00 bertambah : Rp100.000.000,00 jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan : Rp130.000.000,00
(3)Perubahan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: semula : Rp10.000.000.000,00 berkurang : Rp8.458.925.000,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp1.541.075.000,00
(4)Perubahan belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan semula : Rp57.424.575.978,00 bertambah : Rp9.934.188.629,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan : Rp67.358.764.607,00
2. b.belanja bantuan keuangan semula : Rp547.594.007.098,00 bertambah : Rp16.074.582.003,92 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan : Rp563.668.589.101,92

BAB V

PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 7

Pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan semula : Rp187.448.673.733,00 berkurang : Rp84.926.546.681,00 jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp102.522.127.052,00
b.pengeluaran Pembiayaan semula : Rp78.962.430.370,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp78.962.430.370,00

Pasal 8

(1)Perubahan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya; semula : Rp187.448.673.733,00 berkurang : Rp84.926.546.681,00 jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan : Rp102.522.127.052,00
2. b.pencairan dana cadangan; semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan : Rp0,00
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp0,00
4. d.penerimaan pinjaman Daerah; semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan : Rp0,00
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan semula : Rp0,00 bertambah/berkurang : Rp0,00 jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan : Rp0,00
6. f.penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula : Rp0,00 bertambah/berkurang : Rp0,00 jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan : Rp0,00
(2)Perubahan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
1. a.pembentukan dana cadangan; semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan : Rp0,00
2. b.penyertaan modal Daerah; semula : Rp12.600.000.000,00 berkurang : Rp0,00 jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan : Rp12.600.000.000,00
3. c.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; semula : Rp66.362.430.370,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan : Rp66.362.430.370,00
4. d.pemberian pinjaman Daerah; dan semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan : Rp0,00
5. e.pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula : Rp0,00 berkurang : Rp0,00 jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan : Rp0,00

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Ketentuan mengenai penganggaran keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(4)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagai berikut: 1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: a) belanja pegawai antara lain untuk membayar kekurangan gaji, tunjangan; dan b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet. 2) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: a) pendidikan; b) kesehatan; c) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga; d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman; e) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan f) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(5)Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a.Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e.Lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
g.Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
h.Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
i.Lampiran IX : sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas Provinsi dengan program prioritas Daerah;
j.Lampiran X : daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; dan
k.Lampiran XI : daftar piutang Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…