DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, penyertaan modal, penganggaran dan realisasi penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020 - 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 16 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2020 - 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM _

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja 'Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minurn yang sehat dan mernenuhi syarat bagi masyarakat dalam daerah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10.Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja terukur.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional;
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional PDAM;
2. b.meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria sampai dengan Tahun 2019 telah disetor sebesar Rp 143.759.686.555,96 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima koma sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria pada Tahun 2020 - 2022 paling banyak sebesar Rp 59.500.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:
1. a.sebesar paling banyak Rp 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembiayaan investasi dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan PDAM Tahun 2020 - 2022;
2. b.sebesar paling banyak Rp 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah) digunakan untuk pembiayaan sambungan baru dalam rangka Program Hibah Air Minum Tahun 2020 - 2022.
(3)Apabila target pembiayaan sambungan baru untuk Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b tidak terpenuhi dalam Tahun berkenaan, maka PDAM berkewajiban mengembalikan selisih dana penyertaan modal yang tidak digunakan tersebut kepada Pemerintah Daerah. PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

BAB IV

,.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana penyertaan modal pada PDAM yang telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Realisasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PDAM.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Bupati dapat dibantu oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD. .

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini" dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t

Pasal 11

Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria berubah badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, penyertaan tetap sah dan diakui sampai dengan dipenuhinya penyertaan modal dimaksud. BABX

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…