DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyertaan Modal, Evaluasi Penyertaan Modal dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria dalam menumbuhkan perekonomian daerah, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025-2028;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta memberikan landasan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025-2028, perlu diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2025–2028; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2025-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah pada badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik daerah lain, berupa penempatan sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka panjang dengan mendapat hak kepemilikan, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Satria adalah BUMD Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
8.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025- 2028 dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025-2028.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional Perumdam Tirta Satria Tahun 2025-2028;
2. b.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
3. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Satria sampai dengan Tahun 2023 telah disetor sebesar Rp213.590.484.740,96 (dua ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh koma sembilan puluh enam sen).

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025-2028 sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:
1. a.Rp6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah) pada Tahun 2025;
2. b.Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pada Tahun 2026;
3. c.Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pada Tahun 2027; dan
4. d.Rp5.400.000.000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada Tahun 2028.
(2)Penggunaan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembiayaan investasi pengembangan SPAM Tahun 2025– 2028.
(3)Dalam hal Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria tetap dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Realisasi dana Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan.
(3)Realisasi dana Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025- 2028 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025-2028.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengendalian BUMD.
(3)Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

BAB VII

EVALUASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025-2028.
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengendalian BUMD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 20 Agustus 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 20 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-178/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA TAHUN 2025–2028 I. UMUM Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Satria. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 78 ayat (1) ditegaskan bahwa Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada BUMD. Selanjutnya di Pasal 78 ayat

(2)disebutkan bahwa Penyertaan Modal pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Penyertaan Modal Daerah pada Perumdam Tirta Satria Tahun 2025-2028 perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…