DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame yaitu tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan kaidah penyelenggaraan reklame, penyelenggaran reklame, penataan reklame, pengendalian reklame produk tembakau, kerjasama pemanfaatan titik reklame, pengendalian dan pengawasan dan penertiban reklame,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan teknis dalam bidang reklame serta untuk mempermudah dalam pelaksanaannya, maka perlu menambah dan merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame; SALINAN www.jdihbanyumaskab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa www.jdihbanyumaskab.go.id Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1, Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME www.jdihbanyumaskab.go.id www.jdihbanyumaskab.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut :
1.Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka yaitu angka 5a, di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 22a dan angka 22b, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 26a, diantara angka 27 dan angka 28 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 27a, , dan diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan 5 (lima) angka yaitu angka 29a angka 29b, angka 29c, angka 29d dan angka 29e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 5a. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk, pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
6.Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri www.jdihbanyumaskab.go.id dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7.Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan kepada penyelenggara reklame untuk menyelenggarakan reklame.
8.Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
9.Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir on street, media untuk drainase dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan-kiri jalan.
10.Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
11.Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12.Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
13.Reklame Megatron, dan Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.
14.Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15.Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda.
16.Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta www.jdihbanyumaskab.go.id dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
17.Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobag/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
18.Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
19.Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
20.Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
21.Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22.Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 22a. Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya dan segala sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut. 22b. Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Reklame adalah perizinan berisi arahan teknis pembangunan konstruksi Reklame.
23.Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
24.Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
25.Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan reklame.
26.Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang reklame. www.jdihbanyumaskab.go.id 26a. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
27.Hari adalah hari kerja. 27a. Kawasan yang dilarang atau kawasan bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame
28.Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
29.Dihapus. 29a. Kawasan selektif adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya. 29b. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame. 29c. Pengendalian Reklame adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan reklame terlaksana sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku. 29d. Pengawasan Reklame adalah kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penyelnggaraan reklame terhadap ketentuan dan kaidah yang berlaku. 29e. Penertiban Reklame adalah tindakan penertiban penyelenggaraan reklame dan bangunan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame.
30.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang memuat ketentuan pidana. www.jdihbanyumaskab.go.id
32.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KAIDAH PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, tertata, teratur dan menunjang keindahan lingkungan;
b.mewujudkan keselamatan dan keamanan atas penyelenggaraan reklame;
c.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
1. 4.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3a, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 3a Kaidah penyelenggaraan reklame harus memenuhi unsur ketertiban, keamanan, keselamatan, peningkatan kualitas lingkungan, rencana tata ruang dan materinya sesuai dengan kaidah kesopanan, kesusilaan, budaya bangsa, norma agama, dan tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.
2. 5.Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup materi meliputi :

a.penyelenggara reklame
b.penataan reklame; www.jdihbanyumaskab.go.id
c.izin penyelenggaraan reklame;
d.pendapatan daerah;
e.pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame;
f.sanksi administratif;
g.ketentuan pidana.
1. 6.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IIIA, yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu Pasal 5a, Pasal 5b, Pasal 5c, dan Pasal 5d, berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA PENYELENGGARA REKLAME Pasal 5a Penyelenggara reklame terdiri dari:
a.pemilik reklame/produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri;
b.perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Pasal 5b Penyelenggara reklame berkewajiban :
a.memiliki izin penyelenggaraan reklame;
b.membangun konstruksi reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
d.memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berfungsi baik dan dalam kondisi baik;
e.menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain; www.jdihbanyumaskab.go.id
f.memelihara reklame dan konstruksinya agar selalu dalam keadaan baik;
g.memasang tanda bukti pembayaran pajak reklame yang terlihat jelas oleh umum;
h.membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri segera setelah berakhirnya Izin Penyelenggaraan Reklame atau setelah Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut;
i.menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
j.menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir. Pasal 5c Penyelenggara reklame dilarang :
a.memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
b.mengubah bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan dalam izin. Pasal 5d

(1)Penyelenggara Reklame kecuali Reklame yang bersifat non permanen dapat merubah materi Reklame.
(2)Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang memberikan izin.
(3)Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan :
1. a.perusahaan yang sama;
2. b.berukuran sama dengan materi sebelumnya;
3. c.dalam masa pajak berjalan. www.jdihbanyumaskab.go.id
  1. 7.Judul Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
  2. 8.Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENATAAN REKLAME

Pasal 6

Penataan reklame diatur menurut :

a.tempat;
b.jenis;
c.sifat;
d.ukuran;
e.konstruksi; dan
f.kawasan.
1. 9.Judul Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
2. 10.Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terletak pada :
1. a.sarana, prasarana dan utilitas; atau
2. b.di luar sarana, prasarana dan utilitas.
(2)Sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame meliputi:
1. a.jembatan penyeberangan orang;
2. b.tiang penerangan jalan umum;
3. c.halte; www.jdihbanyumaskab.go.id
4. d.trotoar;
5. e.ruang manfaat Jalan (taman);
6. f.tempat hiburan dan rekreasi;
7. g.gelanggang olah raga;
8. h.terminal
9. i.pasar;
10. j.gapura;
11. k.panggung reklame;
12. l.tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
(3)Di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame yaitu :
1. a.di dalam Persil; atau
2. b.bangunan.
  1. 11.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7a dan 7b yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 7a
(1)Penyelenggara titik reklame pada Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Pemerintah Daerah.
(2)Media reklame pada titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Atas penyediaan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Pemerintah Daerah dapat menyewakan kepada perorangan, swasta, maupun digunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan umum.
(4)Apabila Pemerintah Daerah belum bisa menyediakan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyediaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain. www.jdihbanyumaskab.go.id Pasal 7b Penyelenggara reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

12.Judul Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :

a.reklame papan atau bilboard;
b.reklame megatron, videotron, reklame light emitting diode
c.reklame kain;
d.reklame selebaran;
e.reklame melekat atau stiker;
f.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
g.reklame udara;
h.reklame apung;
i.reklame suara;
j.reklame slide atau reklame film; dan
k.reklame peragaan. www.jdihbanyumaskab.go.id
1. 14.Judul Bagian Keempat BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 15.Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari reklame permanen dan reklame insidental.
(2)Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.reklame papan atau bilboard;
2. b.reklame megatron, videotron, reklame light emitting diode
(3)Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.reklame kain;
2. b.reklame selebaran;
3. c.reklame melekat atau stiker;
4. d.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
5. e.reklame udara;
6. f.reklame apung;
7. g.reklame suara;
8. h.reklame slide atau reklame film; dan
9. i.reklame peragaan.
  1. 16.Judul Bagian Kelima BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 17.Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dibagi berdasarkan ukuran bidang reklame dan ketinggian reklame. www.jdihbanyumaskab.go.id
(2)Ukuran bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk reklame papan, reklame light emitting diode, dan reklame slide, meliputi :
1. a.reklame ukuran kecil dengan ukuran bidang reklame 2 m2 (dua meter persegi) dan 4 m2 (empat meter persegi) yang terdiri dari :
  1. 1.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
  2. 2.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 1 (satu) meter dan lebar bidang reklame 2 (dua) meter;
  3. 3.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
  4. 4.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 1 (satu) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
2. b.reklame ukuran sedang dengan ukuran bidang reklame 8 m2 (delapan meter persegi) dan 12 m2 (dua belas meter persegi) yang terdiri dari:
  1. 1.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 2 (dua) meter;
  2. 2.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
  3. 3.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 3 (tiga) meter;
  4. 4.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 3 (tiga) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
3. c.reklame ukuran besar dengan ukuran bidang reklame 24 m2 (dua puluh empat meter persegi) dan 32 m2 (tiga puluh dua meter persegi) yang terdiri dari :
  1. 1.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 8 (delapan) meter dan lebar bidang reklame 3 (tiga) meter;
  2. 2.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 3 (tiga) meter dan lebar bidang reklame 8 (delapan) meter;
  3. 3.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 6 (enam) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter; www.jdihbanyumaskab.go.id
  4. 4.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 6 (enam) meter;
  5. 5.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 8 (enam) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
  6. 6.reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 8 (enam) meter;
4. d.khusus untuk penyelenggaraan reklame yang dipasang melekat di dinding ukurannya dikecualikan dari ukuran yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan tidak boleh melebihi penampang bangunan.
(3)Ukuran ketinggian reklame untuk reklame papan, reklame light emitting diode (LED), reklame slide atau reklame film, dan reklame teks berjalan, meliputi :
1. a.ketinggian ukuran reklame kecil minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
2. b.ketinggian ukuran reklame sedang minimal 4 (empat) meter;
3. c.ketinggian ukuran reklame besar minimal 6 (enam) meter.
  1. 18.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10a yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 10a
(1)Ukuran reklame megatron/videotron, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame peraga, reklame berjalan dan reklame bentuk khusus ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisis teknis, klasifikasi dan kondisi jalan.
(2)Ukuran reklame selebaran dan reklame melekat atau stiker maksimal 1 (satu) meter persegi.

19.Pasal 11 dihapus.
20.Pasal 12 dihapus.
21.Pasal 13 dihapus.
22.Pasal 14 dihapus.
23.Pasal 15 dihapus.
24.Pasal 16 dihapus.
25.Pasal 17 dihapus. www.jdihbanyumaskab.go.id
26.Judul BAB IV Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
27.Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Ketentuan umum konstruksi reklame antara lain :
1. a.bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame dan pada saat tidak ada materi reklame penyelenggara reklame diwajibkan memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah;
2. b.bidang reklame tidak diperbolehkan melintang di atas jalan dan maksimal sejajar dengan sisi jalan trotoar/bahu jalan;
3. c.penyelenggaraan reklame tidak boleh menggangu rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, kamera lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum;
4. d.penyelenggaraan reklame tidak boleh menyerupai simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas;
5. e.penyelenggaraan reklame pada bangunan diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang penampang bangunan;
6. f.titik pondasi/sepatu kaki konstruksi dan bidang reklame dilarang mengganggu jaringan utilitas baik yang berada di dalam tanah maupun diatas tanah;
7. g.titik pondasi/sepatu kaki konstruksi reklame dilarang;
8. h.pemasangan lampu reklame yang dipasang dan diarahkan ke bidang reklame tidak boleh menyilaukan atau membahayakan pandangan pemakai jalan;
9. i.pemasangan instalasi listrik dalam penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan bagi keselamatan umum.
(2)Ketentuan teknis konstruksi reklame adalah sebagai berikut:
1. a.kaki tunggal yaitu sarana reklame yang kontruksinya hanya satu tiang; www.jdihbanyumaskab.go.id
2. b.kaki ganda yaitu sarana reklame yang kontruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
3. c.rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
4. d.menempel yaitu sarana reklame yang kontruksinya menyatu pada bangunan.
  1. 28.Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Ketentuan teknis penempatan reklame di trotoar adalah sebagai berikut:
1. a.lebar trotoar paling sedikit 1 m (satu meter);
2. b.di bawah trotoar tidak terdapat gorong-gorong saluran drainase yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;
3. c.di bawah trotoar yang berbatasan atau berdekatan dengan persil tidak terdapat gorong-gorong saluran drainase;
4. d.titik reklame yang berupa titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi terluar trotoar yang berbatasan dengan persil;
5. e.ketinggian dari pondasi atau sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan permukaan trotoar;
6. f.hanya diperbolehkan reklame ukuran kecil dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
7. g.diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar.
(2)Ketentuan teknis bidang reklame pada ruang milik jalan yang tidak terdapat trotoar adalah titik reklame ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar yang berbatasan dengan persil atau pagar rumah.

29.Pasal 20 dihapus.
30.BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketujuh dan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 20a, 20b, 20c, 20d dan 20e, berbunyi sebagai berikut : www.jdihbanyumaskab.go.id

a.Kawasan yang dilarang;
b.Kawasan khusus dan Kawasan selektif; dan
c.Kawasan umum. Pasal 20b

(1)Kawasan yang dilarang untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf a, meliputi :
1. a.sarana dan prasarana umum kecuali yang diperbolehkan oleh Peraturan Daerah ini;
2. b.perkantoran milik Pemerintah Daerah;
3. c.pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
4. d.lingkungan sekolah, pelayanan kesehatan, dan tempat ibadah;
5. e.sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, badan saluran irigasi dan badan saluran drainase;
6. f.jembatan sungai maupun saluran irigasi;
7. g.lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
8. h.kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
9. i.kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
1. a.penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah daerah yang sifatnya insidental dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3. c.penyelenggaraan reklame yang selaras dengan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf e; www.jdihbanyumaskab.go.id
4. d.penyelenggaraan reklame dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dengan ketentuan materi reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR. Pasal 20c
(1)Kawasan khusus penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf b adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamenya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
(2)Kawasan khusus penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf b, meliputi :
1. a.kawasan Alun-alun Purwokerto;
2. b.kawasan Alun-alun Banyumas.
(3)Kawasan khusus Alun-alun Purwokerto terdiri dari Alun-alun dan bagian jalan disekitarnya yang menyatu dengan Alun-alun.
(4)Kawasan khusus Alun-alun Banyumas terdiri dari Alun-alun dan bagian jalan disekitarnya yang menyatu dengan Alun-alun.
(5)Pengaturan penyelenggaraan reklame pada kawasan khusus alun- alun Purwokerto dan Alun-alun Banyumas meliputi :
1. a.alun-alun Purwokerto dan alun-alun Banyumas terlarang sebagai tempat peletakan titik reklame dan tempat titik jatuhnya reklame udara, terkecuali untuk pemasangan reklame dalam rangka kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja;
2. b.penyelenggaraan reklame dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dengan ketentuan materi reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR;
(6)Jenis penyelenggaraan reklame pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pemasangan reklame yang dipasang menempel pada bangunan. www.jdihbanyumaskab.go.id Pasal 20d
(1)Kawasan selektif penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a huruf b, adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, jenis dan ukuran reklamenya dikendalikan.
(2)Kawasan selektif penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Jalan Jenderal Sudirman;
2. b.Jalan Jenderal Gatot Subroto;
3. c.Jalan dr. Angka;
4. d.Jalan HR. Bunyamin;
5. e.Jalan Overste Isdiman; dan
6. f.Jalan Komisaris Bambang Suprapto;
(3)Titik lokasi penyelenggaraan reklame pada Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Titik lokasi penyelenggaraan reklame dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditambah atau diubah dengan Peraturan Bupati.
(5)Jenis penyelenggaraan reklame pada kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah reklame papan atau bilboard, reklame megatron, videotron, reklame light emitting diode, reklame kain, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame slide atau reklame film dan reklame peragaan.
(6)Ukuran reklame papan atau bilboard, reklame megatron, videotron, reklame light emitting diode, pada kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
1. a.ukuran terdiri dari ukuran sedang dan besar;
2. b.bentuk vertikal;
3. c.sejajar atau melintang dengan jalan;
4. d.pemasangan reklame yang melintang dengan jalan harus 2 (dua) muka; www.jdihbanyumaskab.go.id
5. e.untuk reklame papan, reklame megatron atau videotron, reklame kain, reklame slide atau reklame film, dan reklame teks berjalan dapat ditempatkan dengan posisi melintang dengan jalan pada tetapi tidak boleh menjorok ke jalan. Pasal 20e
(1)Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20a Huruf c, yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame di luar kawasan yang dilarang, kawasan khusus dan kawasan selektif.
(2)Ketentuan teknis penyelenggaraan reklame di Kawasan Umum yang terkait dengan tempat, jenis, sifat, ukuran dan konstruksi, mengikuti aturan penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini.

31.Diantara BAB IV dan BAB V ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA dan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 20f, 20g, dan 20h, berbunyi sebagai berikut : BAB VA PENGENDALIAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU Pasal 20f

(1)Bupati melakukan pengendalian Reklame Produk Tembakau.
(2)Pengendalian Reklame Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media luar ruang. Pasal 20g Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20f, antara lain dilakukan sebagai berikut :
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau; www.jdihbanyumaskab.go.id
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
9. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
10. j.tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
11. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 20h Reklame produk tembakau pada media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
12. a.tidak diletakkan di Kawasan Khusus dan Jalan Jenderal Sudirman ruas simpang Sawangan sampai simpang Pasar Wage;
13. b.pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat anak bermain dan tempat ibadah.
  1. 32.Judul Bagian Kesatu BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 33.Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…