DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembentukan desa, penghapusan desa, perubahan status desa, pembentukan desa adat, penghapusan desa adat, penggabungan desa adat, perubahan status desa adat, pengaturan pemerintah, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan desa perlu mengikuti perkembangan dinamika masyarakat yang sesuai dengan prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan Penataan Desa;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; SALINAN jdih kab.banyumas Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); jdih kab.banyumas Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DAN BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. jdih kab.banyumas
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
15.Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Penataan Desa meliputi:
1. a.penataan desa; dan
2. b.penataan desa adat.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

a.pembentukan desa;
b.penghapusan desa;
c.penggabungan desa;
d.perubahan status desa;

Pasal 5

Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

a.pembentukan desa adat;
b.penghapusan desa adat;
c.penggabungan desa adat;
d.perubahan status desa adat; dan

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan. jdih kab.banyumas

Pasal 7

(1)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
9. i.cakupan wilayah Desa terdisi atas dusun.
(2)Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
1. a.Persyaratan administratif;
2. b.Persyaratan teknis; dan
3. c.Persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

a.untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
2. 2.berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
3. 3.keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
b.untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi: jdih kab.banyumas
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
2. 2.berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing- masing Kepala Desa dan BPD; dan
3. 3.keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa
c.untuk penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru, meliputi :
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
2. 2.berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang digabung menjadi 1 (satu) desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
3. 3.Keputusan Bersama Kepala Desa yang desanya digabung menjadi 1 (satu) desa baru tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (dua) huruf a berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

a.jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
b.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
c.kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
d.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
e.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

a.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun; jdih kab.banyumas
b.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
c.lokasi pusat Pemerintahan Desa;
d.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
e.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…