DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk badan hukum, anggaran dasar, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Satria adalah BUMD Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
7.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumdam Tirta Satria.
9.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Satria yang selanjutnya disebut Kepala Daerah selaku Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perumdam Tirta Satria yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumdam Tirta Satria dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Satria yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Satria.
11.Direksi adalah organ Perumdam Tirta Satria yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumdam Tirta Satria untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Satria serta mewakili Perumdam Tirta Satria baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Satria dan disingkat Perumdam Tirta Satria.
(2)Lambang/logo Perumdam Tirta Satria ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1)Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumdam Tirta Satria dapat membuka Kantor Cabang di Ibu Kota Kabupaten maupun Ibu Kota Kecamatan.
(3)Wilayah pelayanan Perumdam Tirta Satria meliputi seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

(1)Maksud pembentukan Perumdam Tirta Satria adalah sebagai pelaksana penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan Perumdam Tirta Satria meliputi:
1. a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
3. c.rnemperoleh laba.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Perumdam Tirta Satria melaksanakan kegiatan usaha:

a.penyelenggaraan SPAM yaitu serangkaian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
b.membentuk dan mengembangkan unit usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Perumdam Tirta Satria.

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumdam Tirta Satria ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
(2)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 143.759.686.555,96 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima koma sembilan puluh enam rupiah).
(3)Dalam hal modal disetor belum rnencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 9

(1)Sumber modal Perumdam Tirta Satria terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan/atau
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; atau
3. c.agio saham.

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumdam Tirta Satria dilakukan oleh organ Perumdam Tirta Satria.
(2)Organ Perumdam Tirta Satria terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Setiap orang dalam pengurusan Perumdam Tirta Satria dilarang rnemiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

(1)Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Satria.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumdam Tirta Satria.

Pasal 12

(1)Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Satria dan berkedudukan sebagai Pemilik Modal.
(2)Kepala Daerah selaku Pemilik Modal (KPM) pada Perumdam Tirta Satria mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumdam Tirta Satria.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumdam Tirta Satria;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumdam Tirta Satria.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…