DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dana cadangan, penganggaran dana cadangan, besaran, rincian tahunan dan sumber dana cadangan, penempatan dana cadangan, pencairan dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan biaya yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; SALINAN http://jdih.banyumaskab.go.id/
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); http://jdih.banyumaskab.go.id/
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 http://jdih.banyumaskab.go.id/ untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi pada 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. http://jdih.banyumaskab.go.id/
(2)Dana Cadangan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.

BAB III

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Penganggaran Dana Cadangan dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Belanja Pembentukan Dana Cadangan.

BAB IV

BESARAN, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), yang disisihkan dari APBD, ditetapkan melalui APBD secara bertahap dipenuhi selama 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
3. c.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah);
(2)Apabila biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. http://jdih.banyumaskab.go.id/

BAB V

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan dicatat sesuai standar akuntansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VI

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1)Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan prinsip penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Mekanisme pencairan dan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
(2)Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. http://jdih.banyumaskab.go.id/

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 29 September 2021 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 30 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (10-219/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, SUGENG AMIN, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196701281993021001 http://jdih.banyumaskab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024 I. PENJELASAN UMUM Pada tahun 2024, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, di Kabupaten Banyumas akan diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang penyelenggaraan kegiatan pemilihan dimaksud membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sejalan dengan pengelolaan dana kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa penganggaran untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada tahun 2024, kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah diputuskan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran Pemerintah dapat membentuk Dana Cadangan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan. http://jdih.banyumaskab.go.id/ Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…