DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Penganggaran dan Realisasi Penyertaan Modal, penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan dalam rangka turut serta dalam menumbuhkan perekonomian daerah, perlu dilakukan penambahan modal di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada tahun 2025-2026;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025- 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lain, berupa penempatan sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka panjang dengan mendapat hak kepemilikan, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsional; dan
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.meningkatkan kemampuan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
2. b.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
3. c.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
4. d.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
(2)Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APBD yang dialokasikan dalam pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
(3)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.tanah dan/ atau bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/ atau bangunan.
(4)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp60.419.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah);

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) pada Tahun 2025–2026 paling banyak sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:
1. a.sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada Tahun 2025; dan
2. b.sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) pada Tahun 2026.
(2)Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Realisasi dana Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dianggarkan dalam APBD setiap tahun berkenaan.
(3)Realisasi dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis Penyertaan Modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengendalian BUMD.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 10

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
(2)Evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengendalian BUMD.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…