DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batanghari

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batanghari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batanghari.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.500.552 .419,694,00 yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 180.037.373.400,00 yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.102.016.942.900,00.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 43.610.430.500,00.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.13.000.000.000,00.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 21.410.000.000,00

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.320.515.046.294,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.271.173.735.000,00.
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 49.341.311.294,00,00.

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.O,00, yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a, direncanakan sebesar Rp. 0,00.
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.00.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagainana dimaksud pada a.yat (1) humf c, direncanakan sebesar Rp. 00.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.476 .319 .151.070,00, yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 941.917.222.823,71,00, yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 580.475.368.440,24.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 303.766.096.447,47.
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf c, direncanakan sebesar Rp. 5.035.240.150,00.
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.700.500.000,00.
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesarRp.46.744.518.142,00.
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 3.465.499.644,00.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 316.702.073.980,29 yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 57.126.778.285,00
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 73.039.729.429,64.
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf d, direncanakan sebesar Rp.159.892.113.665,65
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.11.643.452.600,00
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hunif c, direncanakan sebesar Rp.10.698.246.366,00, yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 207.001.607.900,00, yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi basil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 202.001.607.900,00.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.24.233.268.624,OO, yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…