DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025-2029 yang mencakup sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi, dan perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Had Tahun 2025-2029; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI PERATURANDAERAHKABUPATENBATANGHARI NOMOR: 3 TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENBATANGHARITAHUN2025-2029 Mengingat Menimbang

10.Undang-Undang Nomor 59 Tabun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionaI Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagairoana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Tabun 2014 tentang (Lembaran Negara 2014 Nomor 292, Undang-Undang Nomor 30 Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAK~ATDAERAH KABUPATENBATANGHARI dan BUPATIBATANGHARI
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah, serta Tata Cara Perubaban Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provin.si ..Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tabun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
21.Peraturan Daerab Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 [Lernbaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2025 Nomor 2). Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 10. 9. 8. 7. 6. ,... ;:). 4. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Pomerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bupati adalah Bupati Batang Hari. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk mernastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah rnenjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah darr/ atau kebijakan, rencana darr/ atau program. 1. 2.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TABUN 2025-2029.

Pasal 4

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;dan
2. b.pelaksanaan RP-JMD.
(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BABII GAMBARANUMUMDAERAH;
3. c.BAB III VISI, MIS1 DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGftRAAN'PEMERINTAHDAERAH;dan
5. e.BABV PENUTUP.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa13
(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai Iandasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.
(2)RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(3)RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi serta rnemperhatikan:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW;dan
3. c.Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  1. 14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  2. 15.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan.
  3. 16.Kebijakan pembangunan adalah arah ztindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusaty Daerah untuk mencapai tujuan.
  4. 17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

SISTEMATIKARPJMD Pasa12

Pasal 6

(1)Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, pcnyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman daIam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMDdapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPDdan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(5)Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan. BABIV PERUBAHANRPJMD
(3)Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD;dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Diundangkan di Muara Buhan pada tanggal IS - [g - 2025 Pj. SEKRETARlS DAERAH III'-CiLl~ ATEN SATANG HARI, FADHIL ARIEF • Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggaJ 15 - B - 2025 ARI/'-!, - Agar setiap orang mengetahumva memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Satang Han. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal dmndangkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…