DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Perpustakaan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Kewenangan dan Tanggungjawab 3. Perencanaan 4. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 5. Sarana dan Prasarana 6. Pelayanan Perpustakaan 7. Tenaga Perpustakaan 8. Pembudayaan Kegemaran Membaca 9. Organisasi 10. Kerjasama dan Kemitraan 11. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha 12. Pendanaan Perpustakaan 13. Penghargaan 14. Insentif dan Disinsentif 15. Keadaan Darurat 16. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
c.bahwa untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 109);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 9). 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2.Bupati adalah Bupati Bekasi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
5.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
6.Organisasi Perangkat Daerah Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Kearsipan dan Perpustakaan.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
8.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi. 5
10.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan perpustakaan baik cetak maupun non cetak untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat lainnya yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
11.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
12.Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
13.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
14.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
15.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
16.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten Bekasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
17.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
18.Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
19.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
23.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital. 6
24.Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
25.Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
26.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
27.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
28.Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
29.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
30.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

a.perencanaan;
b.kelembagaan perpustakaan;
c.pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
d.sarana dan prasarana perpustakaan;
e.pelayanan perpustakaan;
f.tenaga perpustakaan;
g.akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
h.pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi meliputi :

a.penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah, terdiri atas :
1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional; 8
2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
3. 3.pengembangan sumberdaya manusia;
4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
5. 5.pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
2. 2.pengembangan sumberdaya manusia;
3. 3.pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
5. 5.pengembangan minat baca.
c.penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
d.koordinasi pelestarian tingkat Kabupaten Bekasi;
e.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;
f.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
g.pemberian akreditasi perpustakaan;
h.pemberian sertifikasi Pustakawan; dan
i.penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional Pustakawan.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Bekasi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Bekasi; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Kabupaten Bekasi berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten Bekasi menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi. 9
(2)Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari :

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
c.Perpustakaan Khusus.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
(2)Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
(5)Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…