DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Bantuan hokum untuk orang miskin dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup dan Tujuan 3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Hak Dan Kewajiban 5. Pemberian Bantuan Hukum 6. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum 7. Pemberian Dana Bantuan Hukum 8. Evaluasi 9. Penganggaran Dana Bantuan Hukum 10. Larangan 11. Pengawasan 12. Ketentuan Pidana 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
6. 7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. 8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 190).
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
6.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7.Orang miskin adalah orang perseorangan yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen yang menyatakan dapat diklasifikasikan sebagai orang miskin. .
8.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara. 4
9.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam lingkup peradilan maupun di luar peradilan.
11.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan in concreto untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
18.APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
19.Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
20.Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum untuk orang miskin. 5
22.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
c.hak dan kewajiban;
d.tata cara permohonan bantuan hukum;
e.pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
f.pembayaran dana bantuan hukum;
g.pengawasan;
h.larangan;
i.ketentuan pidana..

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari:
1. a..litigasi, dan
2. b.nonlitigasi.
(3)Setiap orang miskin yang berdomisili di Daerah sedang menghadapi masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dana bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum. 6
(4)Kriteria orang miskin ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi atau telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam bidang penanganan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Daerah;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum..

Pasal 6

(1)Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi..
(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat nonlitigasi, Bupati dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang mempunyai bidang bantuan hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum dalam tingkatan proses peradilan;
b.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. 7

Pasal 8

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum dapat:

a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
b.bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah atau pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
d.mendapatkan perlindungan terhadap: 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum. 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…