DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bekasi dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4. Susunan Organisasi 5. Kepegawaian 6. Tata Kerja 7. Pembiayaan 8. Rencana Kerja dan Anggaran 9. Teknis Penyiaran 10. Peran Serta Masyarakat 11. Pertanggungjawaban 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tantang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Bekasi;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bekasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spectrum frekuensi Radio dan orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
18.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/.KOMINFO /09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/.KOMINFO /09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/ PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
22.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 );
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3.Bupati adalah Bupati Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7.Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
8.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9.Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal.
10.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spekrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bekasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai fungsi :

a.media informasi;
b.kontrol dan perekat sosial; dan
c.melestarikan seni budaya daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi;
3. c.Stasiun Penyiaran.
(2)Struktur susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
(3)Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
(4)Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dapat diwakili oleh OPD yang mempunyai tugas dan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
(6)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
c.Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
d.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
e.Mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama kepada Bupati;
f.Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
g.Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 9

(1)Anggota Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, dan 1 (satu) orang Direktur Operasional.
(2)Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dewan Direksi mempunyai tugas :
1. a.Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
2. b.Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
3. c.Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
4. d.Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. e.Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
6. f.Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
8. h.Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Bekasi maupun di luar wilayah Kabupaten Bekasi;
9. i.Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) paling sedikit memuat :
1. a.Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumya;
2. b.Posisi LPPL;
3. c.Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
4. d.Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antara unsur tersebut.
(3)Bentuk, isi dan tatacara penyusunan rencana induk didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(5)Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…