Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
1 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupalen Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4592); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 2);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 12);
3 1 . Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI,
MEMUTUSKAN : Menet pkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2015.
Lapo an Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahu anggaran 2015 sebagai berikut :
(a) Se isih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp163.256.963.568,00. D gan rincian sebagai berikut : 1 . Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp4.359.623.029.422,00
1 . nggaran belanja setelah perubahan Rp5.133.612.663.221,00
1 . efisit setelah perubahan (Rp773.989.633.799,00)
1 . nggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp836.989.633.799,00
1 . Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp63.000.000.000,00
1 . Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
a. b.
Catat n alas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun Angga an 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif alas pos-pos lapora keuangan.
Pertan gungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercan m dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: lam iran 1.3 Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; iran 1.2 La La
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Daftar dana cadangan daerah; Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Neraca; Laporan arus kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Catalan atas laporan keuangan; dan lkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Lampi an laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu lkhtis r laporan badan usaha milik daerah atau perusahaan milik daerah tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelak anaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Peral ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denga penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 29 Agustus 2015 BUPATI BEKASI Ttd NENENG HASANAH YASIN Diund ngkan di Cikarang Pusat pada anggal 29 Agustus 2016 E ARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI UJU LEM ARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 5 NOR G PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINS\ JAWA BARAT (4/14 /2016).
Membuka PDF…