DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Perpustakaan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Prinsip 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup 5. Subjek 6. Hak dan Kewajiban 7. Program dan Bidang Kerja 8. Kelembagaan 9. Pembiayaan 10. Fasilitas 11. Pelaporan dan Evaluasi 12. Peran Serta Masyarakat 13. Pembinaan dan Pengawasan 14. Ketentuan Sanksi 15. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa 16. Ketentuan Peralihan 17. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
d.bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Bekasi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang nomor 9 tentang perubahan atas undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
16.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi;
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
9.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; 5
10.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan;
11.Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
12.Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan;
13.Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan / mensinergikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Kepastian hukum;
b.Kepentingan Umum;
c.Keterpaduan;
d.Partisipatif dan Aspiratif;
e.Keterbukaan;
f.Berkelanjutan;
g.Kemandirian;
h.Berwawasan Lingkungan; dan
i.Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi

Pasal 3

(1)Asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip: 6
1. a.Kesadaran umum;
2. b.Kepedulian;
3. c.Keterpaduan;
4. d.Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.Keberpihakan;
6. f.Kemitraan;
7. g.Mutualistis;
8. h.Tidak diskriminatif; dan
9. i.koordinatif;
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.Manajemen yang sehat;
2. b.Profesional;
3. c.Transparan;
4. d.Akuntabilitas;
5. e.Kreatif dan Inovatif;
6. f.Terukur; dan
7. g.Program perbaikan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bekasi;
b.Mensinergikan pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Pasal 5

(1)Tujuan umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
(2)Tujuan khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi: 7 a) Terwujudnya pedoman yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; b) Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna; d) Melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang tidak berwenang; e) Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya; f) Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan g) Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian fasilitas lain yang dapat membantu perusahaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bekasi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi program dan bidang kerja, lembaga, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan, bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pelaporan, termasuk peran serta masyarakat;
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan guna memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah;
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan. 8

BAB V

SUBJEK

Pasal 8

(1)Setiap penanam modal dan/atau perusahaan yang berstatus Badan Hukum berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
(2)Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanam modal dalam Negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya diwilayah administrasi kabupaten Bekasi;
(3)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban bagi: a) Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam; dan/atau b) Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam;
(4)Badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
(5)Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan atau perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan atau perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan berhak untuk:

a.Menetapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi;
b.Mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perusahaan wajib untuk: 9 a) Menetapkan komitmen bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; b) Menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan y a n g sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku; c) Melakukan koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
(2)Dalam hal subjek pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah BUMN/BUMD maka besarnya dana pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…