DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiba masyarakat dan pemerintah daerah; peserta didik; penyelenggaraan satuan pendidikan; kurikulum muatan lokal; pendidik dan tenaga kependidikan; pengelolaan pendidikan; pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat; penerimaan peserta didik baru; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam l Menimbang : a. b. c. d. Mengingat : 1. 2. Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496J sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 2 Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DAN BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Bupati adalah Bupati Bekasi.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah dengan penyelenggaraan program selama 9 (sembilan) tahun berbentuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah 4 Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat dengan peserta didik adalah anak yang berusia 7 sampai 15 Tahun.
8.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9.Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok pelayanan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10.Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah layanan yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak- Kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
11.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekeija sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain di Satuan Pendidikan
13.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 5 yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.
14.Sekolah Rumah adalah layanan Pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas
15.Sistem Informasi Pendidikan adalah sistem yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan publikasi kebijakan mengenai Pendidikan, dan terintegrasi dengan sistem PPDB.
16.Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya disingkat SPK adalah satuan pendidikan yang didirikan atas kerjasama antara lembaga pendidikan nasional atau Satuan Pendidikan nasional dengan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan asing.
17.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18.Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen yang berisi perencanaan pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
19.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
20.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap Pendidikan 21.Standar Sarana dan Prasarana adalah standar penunjang bagi proses belajar mengajar
22.Akreditasi adalah penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 6
23.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
25.Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
26.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
27.Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan peijanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
28.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
29.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
(2)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 7
(3)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(4)Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.
(5)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kewenangan Daerah dalam Sistem Pendidikan Nasional
(2)Kewenangan penyelengaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. b.Pendidikan Non Formal; dan
3. c.Pendidikan Dasar;

Pasal 4

(1)Anggota masyarakat berhak untuk memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan Peserta Didik 8
(2)Setiap anggota masyarakat yang berasia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.
(3)Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu.
(4)Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.
(5)Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.

Pasal 5

(1)Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan.
(2)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.
(3)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan.
(4)Masyarakat wajib untuk memberikan perlindungan kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Pendidikan, dan sarana/prasarana Pendidikan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2)Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
(3)Selain bantu an anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Daerah juga dapat membantu anggaran bagi peserta didik pra sekolah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
(4)Bantuan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa bantuan penyelenggaraan pendidikan, bantuan pendidikan, penghargaan/beasiswa atau sebutan lainnya.
(5)Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut terkait bantuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 8

(1)Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:
1. a.mendapatkan Pendidikan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
2. b.selain pendidikan keagamaan yang diajarkan di satuan pendidikan, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan keagamaan dari lembaga pendidikan keagamaan dan atau tempat ibadah peserta didik;
3. c.mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
4. d.mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. e.mendapatkan penghargaan/beasiswa atau sebutan lainnya bagi peserta didik yang berprestasi; 10
6. f.pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
7. g.menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar setiap Peserta Didik dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
8. h.memperoleh rasa am an dan jaminan keselamatan.
(2)Setiap Peserta Didik berkewajiban:
1. a.mentaati tata tertib Satuan Pendidikan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.menjaga norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
(3)Warga negara asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Peserta Didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan kekhususannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Satuan Pendidikan di Daerah dapat diselenggarakan oleh:

a.Pemerintah Daerah; atau
b.Masyarakat.

Pasal 10

Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.

Pasal 11

(1)Satuan Pendidikan Dasar dapat memiliki kebijakan mengenai akses pelayanan Pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai Pendidikan dan Peserta li Didik berkebutuhan khusus dan/atau Peserta Didik di Daerah khusus.
(2)Satuan Pendidikan Dasar wajib memiliki pedoman kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan yang mengikat bagi:
1. a.Komite Sekolah;
2. b.Peserta Didik;
3. c.orang tua/wali Peserta Didik;
4. d.Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
5. e.Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatannya di dalam Satuan Pendidikan Dasar.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…