DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bekasi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeah Anggaran Tahun 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 2
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 4
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 6);
33.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 203). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2.Bupati adalah Bupati Bekasi;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan usuran pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi;
7.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bekasi;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
11.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
14.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
15.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
16.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
18.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
19.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
20.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
21.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa; 6
22.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
23.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama I (satu) periode anggaran; . Pasal 2

(1)APBD terdiri atas :
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp6.951.799.778.476,00 (enam triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp6.061.448.290.468,00
2.Belanja Daerah Rp6.876.799.778.476,00 - (-) Surplus/(Defisit) Rp(815.351.488.008,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp890.351.488.008,00
b.Pengeluaran Rp75.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp815.351.488.008,00 (+) Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebesar Rp6.061.448.290.468,00 (enam triliun enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp2.742.994.835.814,00
b.Pendapatan Transfer sejumlah Rp3.318.453.454.654,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp2.742.994.835.814,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu . delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 7
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.300.015.920.949,00 (dua triliun tiga ratus miliar lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl59.179.935.018,00 (seratus lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan belas rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp21.210.696.267,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sebesar Rp262.588.283.580,00 (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.318.453.454.654,00 (tiga triliun tiga ratus delapan belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.472.279.530.000,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah rupiah);
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp846.173.924.654,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp6.876.799.778.476,00 (enam triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi
b.Belanja Modal
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp5.200.340.339.765,00 (lima triliun dua ratus miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial. 8
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.481.538.604.776,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.494.680.646.189,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 159.355.588.800,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp64.765.500.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp915.428.193.428,00 (sembilan ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp49.983.566.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl88.093.037.739,00 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp333.819.163.658,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp294.949.232.381,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp48.583.193.650,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp5.748.584.283,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 9

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp755.282.661.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp245.919.587.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp509.363.074.000,00 (lima ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp815.351.488.008,00 (delapan ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan rupiah), yang terdiri atas :

a.Penerimaan pembiayaan;
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp890.351.488.008,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…