DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 23 Pasal, 11 Bab yaitu Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Kelembagaan Kabupaten Layak Anak, Pemenuhan Hak-Hak Anak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Sanksi Administratif, Penghargaan, Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis agar anak mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak, manusiawi, perhatian, pengakuan dan non diskriminasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN Hak Anak

Pasal 2

Hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.hak perlindungan khusus.

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk :

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; 10

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

(1)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar,sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, lingkungan hidup yang hijau, fasilitas olah raga dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
(2)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Pasal 5

(1)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
2. b.memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
3. c.kebiasaan memuji anak;
4. d.mengucapkan terimakasih;
5. e.sabar dan tidak memaksakan kehendak;
6. f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
7. g.memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
8. h.Memberikan penghargaan kepada anak.
9. f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
10. g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
11. h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
12. i.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing- masing 11
(2)Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
(3)Dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Kelurahan/Desa Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Klinik Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak dan lain-lain.

BAB IV

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
(2)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
(3)Anggaran Penyelenggaraan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada masing-masing PD.
(4)Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun target capaian;
(2)Target Capaian KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Rencana Aksi Daerah; 12
(3)Ketentuan Target Capaian KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 9

Bagian Kelima Forum Anak Daerah

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
(2)Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
(3)Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme seleksi.
(4)Pembentukan Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…