DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa. untuk menjamin kesehatan masyarakat dan terlaksananya kegiatan sosial dan ekonomi perlu adanya sinergi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara konsisten, efektif, dan efisien dengan cara adaptasi ke biasan baru;
b.bahwa dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya;
c.bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. BUPATIBEKASI PROVINS!JAWA BARAT PERATURANDAERAHKABUPATENBEKASI NOMOR2 TAHUN2021 TENTANG PENCEGAHANDANPENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBEKASI, Mengingat Menimbang NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 i . . 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 .Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Provinsi adalah Provinsi J awa Barat.
3.Bu pati adalah Bu pati Bekasi.
4.Gubemur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANCORONA VIRUS DISEASE 2019. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUAPfENBEKASI dan BUPATIBEKASI
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2). 4
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
7.Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)yang selanjutnya disebut COVID- 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona virus yang baru ditemukan merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
8.Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Corona Virus Disease 2019 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan Corona Virus Disease 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/ atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019.
9.Satuan Gugus Togas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19Daerah adalah Satgas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah.
10.Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11.Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan/ atau orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19, dan/atau orang dengan infeksi saluran pernapasan akut /pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
12.Kasus Probable adalah kasus suspek dengan infeksi saluran pemapasan aku t berat, acute respiratory distress syndrome, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium reverse transcriptions polymerase chain reaction. 5

BAB II

PENENTUANRISIKOKESEHATANMASYARAKAT

Pasal 2

(1)Indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat di Daerah ditetapkan berdasarkan:
1. a.laju jumlah kasus terkonfirmasi;
2. b.laju jumlah kasus Probable;
3. c.laju jumlah kematian;
4. d.laju discarded;
5. e.laju kesembuhan; dan
6. f.jumlah tempat tidur di ruang isolasi.
(2)Perhitungan indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium .RT- PCR.
14.Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
15.Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
16.Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
17.Discarded adalah seseorang dengan status Kasus Suspek dengan . hasil pemeriksaan reverse transcriptions polymerase chain reaction 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu diatas 24 (dua puluh empat) jam, dan atau seseorang dengan kasus kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
18.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.
19.Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada empat belas hari terakhir.
20.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 6 BABIII Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 4

Setiap orang yang berada ditempat umum atau ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Vints Disease 2019 (Covid-19), yang meliputi:

a.menggunakan Masker secara benar;
b.menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun;
c.mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
d.melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara berkala;
e.memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan;
f.menghindari untuk menyentuh wajah, hidung, mulut dan mata;

Pasal 3

( 1) Hasil perhitungan Indikator penentuan risiko Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan dasar untuk melakukan kategorisasi Kesehatan masyarakat di Daerah.

(2)Kategorisasi Kesehatan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) zona risiko, yaitu:
1. a.level 1 yaitu tidak terdampak atau risiko penyebaran terus ada tetapi tidak ada kasus terkonfirmasi;
2. b.level 2 yaitu risiko rendah atau penyebaran terkendali tetapi ada : kemungkinan transmisi;
3. c.level 3 yaitu risiko sedang atau risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali; dan
4. d.level 4 yaitu risiko tinggi atau penyebaran virus tidak terkendali.
(3)Katergorisasi Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam menentukan tingkat kewaspadaan Daerah.
(4)Tingkat kewaspadaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.zona hijau yaitu tingkat kewaspadaan tidak terdampak;
2. b.zona kuning yaitu tingkat kewaspadaan risiko rendah ;
3. c.zona oranye yaitu tingkat kewaspadaan risiko sedang; dan
4. d.zona merah yaitu tingkat kewaspadaan risiko tinggi.
(5)Penetapan tingkat kewaspadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Satuan Togas COVID-19 Tingkat Nasional secara berkala setiap minggu. 7

Pasal 6

(1)Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 2, termasuk kedalam zona kuning.
(2)Protokol kesehatan pada level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan;
2. b.penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Pasal 5

( 1) Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 1, termasuk kedalam zona hijau.·

(2)Protokol kesehatan pada level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pemeriksaan ketat di pintu masuk;
2. b.pengujian secara intensif;
3. c.pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah;
4. d.penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. e.tetap memperhatikan standar protokol kesehatan;
6. f.sekolah dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan;
7. g.perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan;
8. h.aktivitas bisnis dibuka normal dengan menerapkan protokol kesehatan;
9. i.kegiatan keagamaan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
10. j.wajib tinggal di rumah jika sakit atau memiliki gejala flu, batuk dan pilek.
11. g.melakukan etika batuk dan bersin;
12. h.melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala flu, batuk, dan pilek;
13. i.menjaga kesehatan dengan olah raga, istirahat cukup dan tidak panik; dan
14. j.melakukan desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh. 8

Pasal 8

(1)Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 4, termasuk kedalam zona merah.
(2)Protokol kesehatan pada level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pengujian secara intensif;

Pasal 7

(1)Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 3, termasuk kedalam zona oranye.
(2)Protokol kesehatan pada level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.masyarakat disarankan tetap berada di rumah;
2. b.menjaga jarak secara fisik ketika berada di luar rumah di semua aspek;
3. c.pembatasan pen um pang dan penerapan protokol kesehatan . pada sarana transportasi pu blik;
4. d.masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi tertentu;
5. e.tempat umum ditutup;
6. f.perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan;
7. g.aktivitas bisnis dibuka terbatas, kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar, dengan tetap memberlakukan jaga jarak secara fisik;
8. h.fasilitas pendidikan ditutup sementara dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh; dan
9. i.kelompok rentan tetap tinggal di rumah.
10. c.tetap menjaga jarak secara fisik di dalam dan di luar ruangan, salah satunya pada transportasi publik;
11. d.industri dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat;
12. e.perjalanan dengan protokol kesehatan yang ketat diperbolehkan;
13. f.aktivitas bisnis dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
14. g.tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan;
15. h.fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal;
16. i.kelompok rentan tetap disarankan di rumah; dan
17. j.kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan.

Pasal 10

(1)Setiap orang wajib menggunakan Masker secara benar, menjaga jarak, dan/atau tidak berkerumun di tempat umum atau ruang publik selama penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
(2)Tempat umum atau ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Satuan Pendidikan;
2. b.tempat usaha atau ruang publik meliputi:
  1. 1.tempat kerja atau kantor;
  2. 2.daya tarik wisata, kawasan wisata, wisata tirta, a tau spa;
  3. 3.hotel, motel, penginapan, guest house, atau resort;
  4. 4.restoran, kafe, rumah makan, atau usaha sejenis;
  5. 5.tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif, atau konferensi/pameran;

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberlakukan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan kategorisasi zona risiko kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
(2)Pemberlakukan menerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berdasarkan zona risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. b.penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); . c. masyarakat harus berada di rumah;
2. d.perjalanan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi atau antar daerah provinsi tidak diperbolehkan;
3. e.pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat umum ditutup;
4. f.aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar;
5. g.layanan diprioritaskan bagi pengguna fasilitas kesehatan; dan
6. h.fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. 10

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa. untuk menjamin kesehatan masyarakat dan terlaksananya kegiatan sosial dan ekonomi perlu adanya sinergi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara konsisten, efektif, dan efisien dengan cara adaptasi ke biasan baru;
b.bahwa dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya;
c.bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 .Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Provinsi adalah Provinsi J awa Barat.
3.Bu pati adalah Bu pati Bekasi.
4.Gubemur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANCORONA VIRUS DISEASE 2019. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUAPfENBEKASI dan BUPATIBEKASI
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2). 4
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
7.Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)yang selanjutnya disebut COVID- 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona virus yang baru ditemukan merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
8.Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Corona Virus Disease 2019 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan Corona Virus Disease 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/ atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019.
9.Satuan Gugus Togas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19Daerah adalah Satgas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah.
10.Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11.Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan/ atau orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19, dan/atau orang dengan infeksi saluran pernapasan akut /pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
12.Kasus Probable adalah kasus suspek dengan infeksi saluran pemapasan aku t berat, acute respiratory distress syndrome, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium reverse transcriptions polymerase chain reaction. 5

BAB II

PENENTUANRISIKOKESEHATANMASYARAKAT

Pasal 2

(1)Indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat di Daerah ditetapkan berdasarkan:
1. a.laju jumlah kasus terkonfirmasi;
2. b.laju jumlah kasus Probable;
3. c.laju jumlah kematian;
4. d.laju discarded;
5. e.laju kesembuhan; dan
6. f.jumlah tempat tidur di ruang isolasi.
(2)Perhitungan indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium .RT- PCR.
14.Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
15.Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
16.Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
17.Discarded adalah seseorang dengan status Kasus Suspek dengan . hasil pemeriksaan reverse transcriptions polymerase chain reaction 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu diatas 24 (dua puluh empat) jam, dan atau seseorang dengan kasus kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
18.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.
19.Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada empat belas hari terakhir.
20.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 6 BABIII Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 4

Setiap orang yang berada ditempat umum atau ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Vints Disease 2019 (Covid-19), yang meliputi:

a.menggunakan Masker secara benar;
b.menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun;
c.mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
d.melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara berkala;
e.memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan;
f.menghindari untuk menyentuh wajah, hidung, mulut dan mata;

Pasal 3

( 1) Hasil perhitungan Indikator penentuan risiko Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan dasar untuk melakukan kategorisasi Kesehatan masyarakat di Daerah.

(2)Kategorisasi Kesehatan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) zona risiko, yaitu:
1. a.level 1 yaitu tidak terdampak atau risiko penyebaran terus ada tetapi tidak ada kasus terkonfirmasi;
2. b.level 2 yaitu risiko rendah atau penyebaran terkendali tetapi ada : kemungkinan transmisi;
3. c.level 3 yaitu risiko sedang atau risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali; dan
4. d.level 4 yaitu risiko tinggi atau penyebaran virus tidak terkendali.
(3)Katergorisasi Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam menentukan tingkat kewaspadaan Daerah.
(4)Tingkat kewaspadaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.zona hijau yaitu tingkat kewaspadaan tidak terdampak;
2. b.zona kuning yaitu tingkat kewaspadaan risiko rendah ;
3. c.zona oranye yaitu tingkat kewaspadaan risiko sedang; dan
4. d.zona merah yaitu tingkat kewaspadaan risiko tinggi.
(5)Penetapan tingkat kewaspadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Satuan Togas COVID-19 Tingkat Nasional secara berkala setiap minggu. 7

Pasal 6

(1)Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 2, termasuk kedalam zona kuning.
(2)Protokol kesehatan pada level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan;
2. b.penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Pasal 5

( 1) Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 1, termasuk kedalam zona hijau.·

(2)Protokol kesehatan pada level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pemeriksaan ketat di pintu masuk;
2. b.pengujian secara intensif;
3. c.pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah;
4. d.penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. e.tetap memperhatikan standar protokol kesehatan;
6. f.sekolah dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan;
7. g.perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan;
8. h.aktivitas bisnis dibuka normal dengan menerapkan protokol kesehatan;
9. i.kegiatan keagamaan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
10. j.wajib tinggal di rumah jika sakit atau memiliki gejala flu, batuk dan pilek.
11. g.melakukan etika batuk dan bersin;
12. h.melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala flu, batuk, dan pilek;
13. i.menjaga kesehatan dengan olah raga, istirahat cukup dan tidak panik; dan
14. j.melakukan desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh. 8

Pasal 8

(1)Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 4, termasuk kedalam zona merah.
(2)Protokol kesehatan pada level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pengujian secara intensif;

Pasal 7

(1)Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 3, termasuk kedalam zona oranye.
(2)Protokol kesehatan pada level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.masyarakat disarankan tetap berada di rumah;
2. b.menjaga jarak secara fisik ketika berada di luar rumah di semua aspek;
3. c.pembatasan pen um pang dan penerapan protokol kesehatan . pada sarana transportasi pu blik;
4. d.masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi tertentu;
5. e.tempat umum ditutup;
6. f.perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan;
7. g.aktivitas bisnis dibuka terbatas, kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar, dengan tetap memberlakukan jaga jarak secara fisik;
8. h.fasilitas pendidikan ditutup sementara dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh; dan
9. i.kelompok rentan tetap tinggal di rumah.
10. c.tetap menjaga jarak secara fisik di dalam dan di luar ruangan, salah satunya pada transportasi publik;
11. d.industri dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat;
12. e.perjalanan dengan protokol kesehatan yang ketat diperbolehkan;
13. f.aktivitas bisnis dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
14. g.tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan;
15. h.fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal;
16. i.kelompok rentan tetap disarankan di rumah; dan
17. j.kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan.

Pasal 10

(1)Setiap orang wajib menggunakan Masker secara benar, menjaga jarak, dan/atau tidak berkerumun di tempat umum atau ruang publik selama penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
(2)Tempat umum atau ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Satuan Pendidikan;
2. b.tempat usaha atau ruang publik meliputi:
  1. 1.tempat kerja atau kantor;
  2. 2.daya tarik wisata, kawasan wisata, wisata tirta, a tau spa;
  3. 3.hotel, motel, penginapan, guest house, atau resort;
  4. 4.restoran, kafe, rumah makan, atau usaha sejenis;
  5. 5.tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif, atau konferensi/pameran;

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberlakukan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan kategorisasi zona risiko kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
(2)Pemberlakukan menerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berdasarkan zona risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. b.penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); . c. masyarakat harus berada di rumah;
2. d.perjalanan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi atau antar daerah provinsi tidak diperbolehkan;
3. e.pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat umum ditutup;
4. f.aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar;
5. g.layanan diprioritaskan bagi pengguna fasilitas kesehatan; dan
6. h.fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. 10