DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Bekasi;
4.Perangkat Perwakilan Daerah Rakyat adalah unsur pembantu Bupati dan Daerah dalam penyelenggaraan Dewan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Arndal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan;
6.Usaha dan/ atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
7.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan;
8.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak pen ting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal;
10.Rekomendasi UKL - UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL - UPL.
11.Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang membuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hid up yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal;
12.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang membuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL;
13.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hid up dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap usaha dan/ a tau kegiatan yang berdampak negatif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemberian izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

BAB III

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 4

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL, UKL UPL, DELH dan DPLH wajib memiliki Izin Lingkungan;

Pasal 5

( 1 ) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati;

(2)Permohonan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL RPL atau pemeriksaan UKL UPL;
(3)Permohonan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian DELH dan DPLH.

Pasal 6

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :

a.Dokumen AMDAL Atau DELH, Formulir UKL-UPL Atau DPLH;
b.Dokumen Pendirian Usaha Dan/ Atau Kegiatan;
c.Profil Usaha Dan/Atau Kegiatan;

Pasal 7

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 8

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan permohonan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap;
(2)Masyarakat yang terkena dampak dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan;
(3)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/ atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL;
(4)Saran , pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati;
(5)Saran ,Pendapat, dan Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan bahan masukan dalam proses penilaian Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 9

( 1 ) Izin lingkungan diterbitkan oleh :

a.Bupati, untuk keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL - UPL yang diterbitkan oleh Bupati;
b.Bupati, untuk pengesahan DELH dan DPLH yang diterbitkan oleh Bupati.

(2)Izin Lingkungan sebagaimana pada ayat ( 1 ) diterbitkan dengan ketentuan:
1. a.Setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; dan
2. b.Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL - UPL, atau pengesahan DELH dan DPLH.

Pasal 10

(1)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat
1. a.Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal;
2. b.Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL;
3. c.Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
4. d.Berakhirnya Izin Lingkungan.
(2)Persyaratan dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media masa dan/ atau multimedia oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pejabat yang ditunjuk;
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 12

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…