DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang meliputi Ketentuan Umum, Kebijakan Umum, Perencanaan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, Koordinasi dan Komunikasi, Partisipasi Masyarakat, Sinergitas, Kerja Sama, dan Kemitraan, Sistem Informasi, Tim Pengembangan Pesantren, Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bekasi dengan kekhasannya, berkontribusi dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dan telah turut serta dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2019 ten tang Pesantren, dalam penyelenggaraan Pesantren, Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan dan kepastian hukum;
c.bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagairnana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan -2 Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Baral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.
4.Unit Kerja adalah yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang membidangi kesejahteraan rakyat.
5.Pondok Pesantren, Surau, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaari masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. -4
6.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
7.Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
9.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri. 1 1. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki sebagai lembaga pendidikan, dakwah, fungsi dan pemberdayaan masyarakat.'
12.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.kebijakan umum;
b.perencanaan;
c.Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
1. 1.Pembinaan Pesantren;
2. 2.Pemberdayaan Pesantren;
3. 3.Rekognisi Pesantren;
4. 4.Afirmasi Pesantren; dan
5. 5.Fasilitasi Pesantren;
d.koordinasi dan komunikasi;
e.partisipasi masyarakat;
f.sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
g.sistem informasi;
h.tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren;
1. 1.monitoring, evaluasi pembinaan dan pengawasan; dan
j.pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/ atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 5

( 1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:

a.Kiai;
b.santri yang bermukim di Pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau musala atau langgar; dan
e.kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.

(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 6

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik hams:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/ atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik kompetensi dan tenaga kependidikan, dengan sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam pendidikan, dakwah masyarakat; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai fungsi administrasi pengelolaan Pesantren. dalam penyelenggaraan fungsi dan pemberdayaan

Pasal 7

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (!) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
1. a.santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
2. b.santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
(2)Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

( 1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

{ 1) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

(2)Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

(1)Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (!) huruf e, dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
(2)Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
(1)Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. {2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
(4)Perencanaan pengambangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Ka bu paten.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…