DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2044 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang industri unggulan daerah; rencana pembangunan industri daerah; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong kemajuan pembangunan industri, investasi, dan perdagangan diperlukan perencanaan pembangunan industri yang disusun secara terencana, sistematis, dan komprehensif;
c.bahwa dalam rangka pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan industri daerah serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Cipta Kerja, diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan industri daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5708);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI Dan BUPATI BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2.Bupati adalah Bupati Bekasi.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8.Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah sekelompok Industri kecil dan menengah dalam 1 (satu) lokasi atau tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
9.Industri Unggulan Daerah adalah setiap bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 2

(1)Industri unggulan daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu:
1. a.industri makanan lainnya;
2. b.industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil dan industri tekstil lainnya;
3. c.industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu;
4. d.industri alas kaki;
5. e.industri barang dari kayu
6. f.industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya;
7. g.industri besi dan baja;
8. h.industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam;
9. i.industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
10. j.industri furniture; dan
11. k.industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
(2)Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 3

(1)Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024- 2044 disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.potensi sumber daya Industri Daerah;
4. d.rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
5. e.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
6. f.proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.
(2)RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI Memuat kondisi daerah, sumber daya industri, saranan dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH Memuat visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten, tujuan pembangunan industri Daerah Kabupaten, serta sasaran pembangunan industri Daerah Kabupaten yang mencakup pertumbuhan sektor industri, kontribusi dan distribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, tenaga kerja industri, dan nilai investasi sektor industri.
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN BEKASI Memuat strategi pembangunan industri, program pembangunan industri, dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.
5. e.BAB V : PENUTUP
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024- 2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024- 2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024- 2044 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
(2)Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024- 2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.
(3)Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024-2044.
(2)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024-2044 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelengaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri. Salinan sesuai dengan aslinya BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Ttd SUPIYADI, SH, MH.
(3)Selain pertumbuhan industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2024-2044 meliputi permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan RPIK bersumber dari:

a.anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal, 30 September 2024 Pj. BUPATI BEKASI, Ttd DEDY SUPRIYADI Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal, 1 Oktober 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI Ttd JAOHARUL ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR : 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (3/155/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024-2044 I. UMUM Pengaturan mengenai Industri telah diakomodir dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sebagai rencana dan sasarannya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015- 2035. Dalam RIPIN tersebut ditekankan pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, di tingkat Nasional (RIPIN), tingkat provinsi yang disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah Kabupaten yang dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Amanah Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sesuai dengan pasal 11 ayat Tentang Perindustrian Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dituntut untuk menyusun Rencana Pembangunan industri pada rencana induk pembangunan industri nasional (RIPIN) dan kebijakan industri nasional Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Sehingga semua Kabupaten Kota diwajibkan menyusun RPIK. Pembangunan sektor Industri di Kabupaten Bekasi dirancang mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional dalam jangka panjang yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”. Selain itu terdapat visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia”. Selanjutnya visi pembangunan Industri Kabupaten Bekasi 2024-2044 adalah “Terwujudnya Industri Kabupaten Bekasi yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan”. Penyusunan RPIK memperhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2038. RPIK Kabupaten Bekasi disusun dengan memperhatikan:

a.Potensi sumber daya Industri daerah;
b.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
c.Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung Industri;
d.Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Daerah serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
e.proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri. Penyusunan RPIK sebagaimana yang dijelaskan di atas sebagai pedoman rencana pembangunan industri Daerah perlu diatur dalam peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…